Aturan PPKM, Harus Diimbangi dengan Peningkatan Testing, Tracing dan Kebijakan Hulu ke Hilir

Monitorindonesia.com - Aturan PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, harus diimbangi dengan peningkatan anga testing, tracing dan kebijakan hulu ke hilir, sebagai indikator penting aglomerasi level PPKM. Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/2/2022), keputusan pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan sejumlah aturan PPKM Level 3 di beberapa wilayah Jawa-Bali. Terkait pemberlakuan aturan PPKM, Netty meminta pemerintah agar melakukan testing dan tracing secara masif sehingga jumlah temuan kasus di lapangan dan angka positivity rate mendekati riil. "Jika testing dan tracing rendah, tentu saja angka kasus juga rendah. Padahal dengan peningkatan level dalam aturan PPKM, masyarakat diminta waspada dan menahan diri. Bagaimana mungkin terbangun ‘awareness’ yang tinggi di tengah masyarakat jika disebutkan angka kasus rendah," tambahnya. Per 8 Februari dilaporkan kasus harian positif, sebanyak 37.492 dengan kasus tertinggi di DKI Jakarta. Total pasien terinfeksi Covid-19 di Indonesia sejak awal kemunculan berjumlah 4.580.093 kasus. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta pemerintah agar memperhatikan pendapat para epidemiolog dalam membuat aturan PPKM. "Peningkatan level PPKM pasti berdampak secara psikologis pada masyarakat yang baru sedikit bernafas lega pasca traumatis gelombang kedua dengan varian Delta," lanjutnya. Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi komprehensif pada masyarakat tentang Omicron dan PPKM agar mereka tidak salah kaprah, bahkan menggampangkan yang dapat berakibat fatal. Selain itu, penetapan status level 3 ini, papar Netty, harus dibarengi dengan kebijakan dan strategi standar ‘risk based approach’ (pendekatan berbasis risiko, red) sehingga rencana aksi harus dilakukan dari hulu ke hilir. "Pengawasan, pengetatan, dan penutupan jalur masuk penerbangan dan perbatasan harus diketatkan lagi, terutama dari wilayah epicentrum kasus, baik luar maupun dalam negeri. Sektor padat mobilitas manusia harus dikurangi," lanjutnya. Netty pun meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen karena pertaruhannya adalah keselamatan peserta didik, warga sekolah, serta keluarga dan masyarakat. Selanjutnya Netty mengatakan bahwa langkah-langkah di atas harus menjadi poin perhatian pemerintah. "Pegangan bagi pemerintah saat menarik rem maupun menginjak gas dalam penetapan status PPKM adalah kebijakan yang komprehensif dan saintifik, konsistensi pemerintah serta kesadaran prokes masyarakat," tutupnya. (Ery)