DPRD Minta Anies Baswedan Tampung Aspirasi Warga Jakarta

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 6 April 2022 18:53 WIB
Jakarta, MI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasukkan hasil reses dewan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri mengatakan, laporan reses dewan periode 23 Februari sampai 15 Maret ini merupakan aspirasi warga dan akan dikompilasi. Kemudian, dewan akan menyampaikan seluruh aspirasi itu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) untuk kemudian ditetapkan menjadi RKPD tahun 2023. “Kompilasi aspirasi masyarakat ini akan kami sampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi, serta kajian lebih lanjut dalam tahapan perencanaan program Musrenbang dan penyusunan RAPBD,” ujar Misan di gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip pada Rabu (6/4). Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Idris Ahmad menyebutkan, ada sejumlah poin di masing-masing bidang yang ditekankan DPRD dalam rangka penyempurnaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pertama, dalam salah satu butir aspirasi Bidang Pemerintahan Pertanahan dan Ketertiban Umum, DPRD DKI meminta agar Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta membuat posko pemadam di daerah rawan kebakaran, terutama di Wilayah Kapuk Muara. “Mengingat wilayah Kapuk Muara merupakan daerah yang rawan terjadi kebakaran, maka kami minta agar pemadam kebakaran dapat standby disana untuk memaksimalkan dan mempercepat proses antisipasi serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan,” kata Idris. Kedua, untuk Bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah, DPRD DKI meminta agar Pemprov dapat membantu warga untuk menggerakan roda perekonomian pasca Pandemi Covid-19 melalui program Jakpreneur. “Kami minta agar Pemprov memberi modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), juga bisa memberikan pelatihan Koperasi diharapkan masyarakat lebih kreatif mengembangkan usahanya,” tambah Idris. Ketiga, dalam salah satu poin aspirasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, DPRD DKI mendorong Pemprov untuk membuat gorong-gorong disejumlah wilayah rawan tergenang. “Dalam rangka mitigasi terjadinya banjir, memohon agar Pemprov segera merealisasikan pembuatan gorong-gorong saluran air Tanjung Priok, normalisasi gorong-gorong di Kelurahan Kebon Jeruk, dan mengeruk gorong-gorong di Kelurahan Tegal Alur, Kebon Kosong, Kemayoran,” ungkap Idris. (La Aswan)