Fraksi PDIP DKI Jakarta Harap Normalisasi Dapat Terwujud di Era Heru

Jakarta, MI - Sejumlah fraksi memberikan pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2023 saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (9/11). Dalam rapat tersebut, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta berharap dibawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, sejumlah program pengendalian banjir seperti sodetan dan normalisasi sungai bisa diwujudkan Pemprov DKI. "Tidak adanya aksi nyata signifikan penanggulangan banjir selama ini seperti normalisasi ataupun naturalisasi sungai, semoga tahun 2023 Pemprov DKI Jakarta mengejar pembangunan sodetan Ciliwung sembari mengejar ketertinggalan normalisasi sungai di Jakarta," kata Sekretaris Fraksi PDIP, Dwi Rio Sambodo di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/11). Rio, sapaan akrabnya, meminta Heru mengintegrasikan berbagai aspek dalam menjalankan program penanggulangan banjir. Mulai dari koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), hingga bersama pihak swasta. Sebab, PDIP menganggap program penanggulangan banjir hingga kemacetan, selama Anies Baswedan memimpin Ibu Kota tidak dilaksanakan secara optimal. "Selama lima tahun terakhir, kondisi ini tidak dilakukan dengan baik. Padahal, integrasi kebijakan operasional tersebut perlu dilakukan untuk mempercepat keberhasilan program tersebut. Kondisi ini juga terlihat dalam program penanggulangan banjir hingga penanganan kemacetan yang akut. Pada akhirnya, terkesan aksi program tersebut berjalan di tempat," tegas Rio. Untuk diketahui, Heru mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,72 triliun khusus untuk penanggulangan banjir dalam penyusunan APBD tahun 2023. Rencananya, Pemprov DKI bakal menggunakan anggaran itu untuk kompensasi pembebasan lahan warga yang akan tergusur untuk program normalisasi kali Ciliwung. Pembebasan lahan tersebut, akan dilakukan di empat kelurahan, yakni Cililitan (Jakarta Timur) 0,8 hektare, Rawajati (Jakarta Selatan) 1,5 hektare, Cawang (Jakarta Timur) 2,25 hektare, dan Kampung Melayu (Jakarta Timur) 1,95 hektare.