Proyek Waduk Munjul dan Cilangkap Terbengkalai, DPRD Meminta Yusmada Faizal Bertanggung Jawab
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/SL4jHdN9D0g7bLGXDlWMtJHvcfiIRRXOMdxoLPXe.jpg )
Adelio Pratama
Diperbarui
27 Desember 2022 17:52 WIB
![Proyek Waduk Munjul dan Cilangkap Terbengkalai, DPRD Meminta Yusmada Faizal Bertanggung Jawab](https://monitorindonesia.com/2022/12/IMG_20221227_165249.jpg)
Jakarta, MI - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda menyoroti sikap Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal yang bungkam atas proyek Waduk Munjul dan Cilangkap yang diketahui dari anggaran Percepatan Ekonomi Nasional (PEN).
Ida menegaskan, bahwa setiap proyek pasti ada batasan waktu yang tertuang dalam kontrak.
"Bilamana ada keterlambatan, akan dikenakan juga sanksi denda. Saya tidak hafal persis nilai dan batasan waktunya, karena ribuan proyek di Pemprov DKI ini, sebaiknya hubungi Kepala Dinasnya. Dia harusnya mau terbuka dan itu wajib," tegas Ida kepada Monitor Indonesia, Selasa (27/12).
[caption id="attachment_511400" align="alignnone" width="300"] Papan Proyek Pembangunan Waduk Munjul[/caption]
Diketahui, bahwa proyek pembangunan Waduk Munjul dan Waduk Cilangkap itu dikerjakan oleh PT. Arvitotech Konstruksi Indonesia. Namun sampai pada saat ini belum juga diselesaikan.
Pekerjaan dilapangan pun masih terus dikebut. Batu-batu kali puluhan truk masih disuplay. Tidak ada transparansi diproyek ini, yang tertera di papan proyek hanya memuat pelaksana, konsultan. Lebih janggalnya lagi, di papan proyek tersebut terdapat waktu dimulainya pengerjaan proyek, namun berakhirnya tidak dicantumkan. Sungguh aneh tapi nyata!
[caption id="attachment_511399" align="alignnone" width="300"] Material Proyek masih berserakan di lokasi[/caption]
Berdasarkan penelusuran Monitor Indonesia, terdapat rekam jejak perusahaan ini (PT. Arvitotech Konstruksi Indonesia) adalah salah satu dari 29 perusahaan yang mengerjakan Sumur Resapan yang ditengarai bermasalah.
Selain itu, ditemukan juga data perusahaan ini sebagai perusahaan yang terdaftar di E Catalog kualifikasinya beragam dan klasifikasinya M1.
Misteriusnya proyek ini masih menyelimuti kalangan pegiat anti korupsi. Dimana proses lelangnya tidak ditemukan dan berapa nilai proyek ini. Pejabatnyapun bungkam.
Kepala Dinas Sumber Daya Air Yusmada Faizal sudah berulangkali dikonfirmasi lewat telepon selulernya tidak merespon. Begitupun Dedi dari pihak pelaksana proyek tidak bergeming kepada Monitor Indonesia.
Atas hal ini, Ketua Harian GEMITRA Alberto menyatakan proyek ini akan segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
"Kami akan segera melaporkan proyek ini kepada penegak hukum. Kami tidak menyangka diera keterbukaan informasi publik ini Yusmada bersikap tertutup. Banyak proyek yang semua orang bisa akses informasi, namun aneh dalam proyek Waduk ini dia malah cuek," katanya.
Berdasarkan sumber-sumber informasi yang diperoleh Monitor Indonesia, bahwa anggaran proyek ini bersumber dari Pusat yakni PEN (Percepatan Ekonomi Nasional) bernilai triliunan.
Anggaran ini dialokasikan untuk 9 proyek folder dan dua (2) waduk yaitu Cilangkap dan Munjul ini. Sayangnya tidak diketahui berapa alokasi untuk kedua proyek besar ini. Kondisinya pun sesuai pantauan dilapangan terlihat masih semrawut.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya, sering menggunakan kawasan Agro Wisata untuk jogging dan olah raga mengeluhkan kondisi jalan yang jorok penuh lumpur.
"Sekarang malas kesini Pak, habisnya jorok akibat jalanan yang tak kunjung dibersihkan dan dirapihkan. Emangnya sampai kapan ini lalu lalang truk-truk proyek ini ya," tanyanya heran.
Sementara itu, pihak BBI Agro Wisata Cilangkap juga mengeluhkan kondisi jalan yang hingga kini tak kunjung diperbaiki, karena satu satunya akses truk truk proyek kelokasi proyek ini hanya dari sini katanya.
"Kami tidak paham, apakah pihak Sumber Daya Air akan memperbaiki jalan yang rusak ini kurang lebih 200 meter," katanya. (MI/Sabam)
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Metropolitan
![Ratusan Guru Honorer Diputus Kontrak Akibat "Cleansing", DPRD DKI akan Panggil Disdik Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina, saat ditemui wartawan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, baru-baru ini kritik Disdik DKI. (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dpw-psi-dki-jakarta-elva-farhi-qolbina-saat-ditemui-wartawan-di-kawasan-pancoran-jakarta-selatan-baru-baru-ini-kritik-disdik-dki-foto-ist.webp)
Ratusan Guru Honorer Diputus Kontrak Akibat "Cleansing", DPRD DKI akan Panggil Disdik
18 Juli 2024 16:36 WIB
Metropolitan
![DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Wacana Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Jangan Bisa Berencana Tapi Tidak Jadi Nyata Sekertaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, memberi perhatian kepada pendidikan anak keluarga tidak mampu. (Foto: Dok DPRD DKI Jakarta)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sekertaris-komisi-e-dprd-dki-jakarta-jhonny-simanjuntak-memberi-perhatian-kepada-pendidikan-anak-keluarga-tidak-mampu.webp)
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Wacana Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Jangan Bisa Berencana Tapi Tidak Jadi Nyata
17 Juli 2024 02:13 WIB
Metropolitan
![KPK Diminta Telisik Realisasi Anggaran Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD DKI Jakarta Rp 1,8 Miliar DPRD DKI Jakarta (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/29c64a96-feb6-4a54-a160-5b3a88613168.jpg)
KPK Diminta Telisik Realisasi Anggaran Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD DKI Jakarta Rp 1,8 Miliar
17 Mei 2024 09:54 WIB
Metropolitan
![17 Tahun Tidak Naik Tarif Transjakarta, Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov Dibahas Segera Ilustrasi - Sejak 2017 belum pernah naik tarif Bus Transjakarta.(Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/bus-transjakarta.webp)
17 Tahun Tidak Naik Tarif Transjakarta, Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov Dibahas Segera
15 Mei 2024 18:43 WIB
Metropolitan
![Heru Budi Janji Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket, Tapi DPRD Keberatan Alokasi Upah Heru Budi Hartono (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/7b963401-10cf-4eb0-aef5-8d24342b1a06.jpg)
Heru Budi Janji Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket, Tapi DPRD Keberatan Alokasi Upah
10 Mei 2024 14:03 WIB