Jalan Berbayar di Mata Pengamat Transportasi, Efektif atau Tidak?

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 1 Februari 2023 11:18 WIB
Jakarta, MI - Kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar dinisebut-sebut sebagai solusi kemacetan di DKI Jakarta. Meski begitu, kebijakan ini akan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat kecil yang menggunakan kendaraan bermotor dalam mencari nafkah. Misalnya saja, ojek online (Ojol) maupun ojek pangkalan, plat nomor mereka belum masuk dalam pengecualian ERP. Namun seluruh pekerja transportasi online memprotes kebijakan ini. Beberapa demo diorganisir untuk sama-sama menentang kebijakan ERP. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno, menilai jika kebijakan ERP cukup efektif untuk mengurai kemacetan. Pasalnya, kata dia, di beberapa negara seperti Singapura dan Swedia kebijakan ERP justru menekan angka penggunaan kendaraan pribadi 10-25 persen. Singapura adalah negara pertama yang mengaplikasikan ERP tahun 1998, awalnya disebut urban road user charging. Sebelum ERP, Singapura menggunakan Area-Licensing Scheme (ALS). Tahun 1998, ALS diganti dengan Electronic Road Pricing (ERP). “Jenis pemungutan congestion charging di 42 titik pembayaran. Tarif yang dikenakan antara 0,40 USD – 6,20 USD, beroperasi mulai jam 07.00 hingga 21.30 dan tarif bisa berubah sesuai dengan jam. Pemasukan bruto per tahun 65 juta USD dan biaya operasional 12,25 juta USD (19 persen). Terjadi penurunan lalu lintas pada peak dan off peak sebesar 25 persen,” jelas Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu kepada wartawan, Rabu (1/2). Di Oslo, Norwegia, lanjut Djoko, jenis pemungutan revenue generation yang memiliki 27 titik pembayaran itu memasang tarif antara 5,00 USD – 18,00 USD dan beroperasi selama 24 jam untuk tujuh hari dalam seminggu. Pemasukan bruto per tahun 400 juta USD dengan  biaya operasional 45 juta USD atau 11 persen. Dengan kebijakan ini, terjadi penurunan lalu lintas sebesar 10 persen. Kemonceran ERP di beberapa negara terbukti ampuh dalam mengurangi volume penggunaan kendaraan pribadi. Banyak warga yang kemudian memilih untuk menggunakan kendaraan umum. Akan tetapi, dalam prakteknya, meski kendaraan umum di Jakarta sudah termasuk mencukupi kebutuhan hingga 92 persen, pertanyaan  tentang bagaimana dengan warga Bodetabek yang harus bekerja di Jakarta? Setijowarno menerangkan, perlu adanya perbaikan angkutan umum khususnya di sekitar Bodetabek. “Yang masih menjadi masalah atau kendala adalah bagi warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta yang belum memiliki jaringan angkutan umum dari kawasan perumahannya dan harus bekerja di Jakarta,” ungkapnya. “Seperti diketahui layanan transportasi umum di Bodetabek masih sangat buruk. Hampir 99 persen lebih perumahan di Bodetabek tidak terlayani transportasi umum. Sediakan dulu angkutan umum di Bodetabek seperti Trans Pakuan di Bogor atau Tayo di Tangerang untuk menyelesaikan first mile, last mile dan konektivitas,” imbuh dia. Sementara itu ia berpendapat untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, diperlukan kemauan besar untuk melaksanakan strategi guna membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Salah satunya dengan penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik. “Kalau kebijakan ganjil genap dan 3 in 1, Pemprov. DKI Jakarta lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk pengawasan, penjagaan dalam penegakan aturan ganjil genap. Untuk penerapan ERP, Pemprov. DKI Jakarta akan mendapatkan pemasukan yang bisa dipakai untuk mendanai subsidi angkutan umum,” demikian Djoko Setijowarno.

Topik:

DKI Jakarta Sudirman-Thamrin Jalan berbayar Jalan Berbayar Jakarta Jalan Electronic Road Pricing (ERP)

Berita Sebelumnya

PDIP Berharap Sekda DKI yang Terpilih Mampu Menyelesaikan Persoalan Jakarta

Berita Selanjutnya

Besok, Polda Metro Gelar Rekonstruksi Ulang Kecelakaan Mahasiswa UI

Berita Terkait

Hukum
Cover Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan PT Jakpro dan entitas anak Tahun Buku 2023 dengan nomor 11A/LHP/XVIII.JKT/6/2024 (Foto: Dok MI)

BPK Beber Seabrek Masalah Kerja Sama PT Pulo Mas Jaya atas Pembangunan Apartemen dengan PT WKR

13 Juli 2025 22:14 WIB

Metropolitan
Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Istimewa)

Janggal! Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD DKI Jakarta senilai Rp42,9 M Harus Diaudit

17 Juni 2025 13:58 WIB

Hukum
Rumah mewah diduga milik Dirja Abdul Kadir (kanan) di Duren Sawit Jakarta Timur dan dan Dirja Abdul Kadir (kiri) (Foto: Kolase MI)

Kejaksaan Didesak Usut Dugaan Korupsi EO KPU Jakarta dan Rumah Mewah Dirja Abdul Kadir

25 April 2025 21:50 WIB

Metropolitan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Foto: Ist)

Pramono Sebut Program Pemutihan Ijazah Siswa Telah Selesai: Tinggal Nanti Seremoninya

8 Maret 2025 19:56 WIB