Dugaan Gratifikasi Pembangunan Perumahan, Widodo Soeprayitno Dilaporkan ke Kejati DKI Jakarta

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 23 Juli 2023 19:09 WIB
Jakarta, MI - Perkumpulan Aspirasi Pemuda Dahsyat (APD) melaporkan Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (SDCKTRP) Kota Administrasi Jakarta Selatan, Widodo Soeprayitno ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, pada tanggal 26 Juni 2023 lalu. Dalam laporannya, Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Kasudin CKTRP Kota Administrasi Jakarta Timur diduga menerima gratifikasi dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan perumahan berlokasi di Jl PPA RT05/RW01 Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur. Ketua Umum (Ketum) APD, Tri Gunawan sebagai pihak pelapor menyatakan bahwa bangunan dengan luas tanah berkisar lebih dari 5000 m2 sebagaimana luas tanah tersebut diketahui dari pengukuran di website SMART RDTR 2022. Dalam pembangunannya, pihaknya menduga tidak memiliki Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Padahal, terhadap lahan yang telah dikuasai atau dibebaskan sesuai dengan surat persetujuan prinsip pembebasan lokasi atau lahan harus dilengkapi dengan rekomendasi keabsahan pemilikannya dari kantor pertanahan setempat, dan paling lambat 30 hari dari sejak dikeluarkannya rekomendasi tersebut harus megajukan permohonan SIPPT kepada Gubernur DKI Jakarta. "Diduga pengembang atau developer tidak melaksanakan kewajiban pemegang SIPPT dalam hal melaksanakan pembangunan perumahan," kata Tri dalam laporannya sebagaimana dikutip Monitorindonesia.com, Minggu (23/7). Kemudian, pembangunan gedung itu juga diduga melanggar rencana detail tata ruang dengan ketentuan koefisien dasar bangunan melebihi 60%. Sementara itu, Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Cipayung, Slamet Mei Ludiono seakan tutup mata akan pelanggaran penyelenggaraan pembangunan gedung ini. Tri menduga adanya imbalan menerima suap dari pengembang secara berangsur setiap bulan hingga selesai pembangunan bangunan gedung. "Widodo diduga menerima gratifikasi dari pengembang agar pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan tanpa adanya sanksi pelanggaran. Padahal, seharusnya setiap pembangunan bangunan gedung yang tidak sesuai administrasi dan melanggar RDTR, harus dihentikan dan dilakukan pembongkaran," katanya. Untuk itu, Tri meminta pihak Kejati DKI Jakarta menindaklanjuti laporannya dan segera melakukan pemeriksaan terhadap Slamet dan Widodo sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan bangunan Gedung di wilayah Jakarta Timur Kecamatan Cipayung itu. "Sebagai pihak penyelenggara pembangunan gedung itu, kami berharap Kejati DKI Jakarta memeriksa Widodo Soeprayitno dan Slamet Mei Ludiono selaku Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Cipayung," harap Tri. Monitorindonesia.com telah mengonfirmasi hal ini kepada Widodo Soeprayitno dan Mohamad Sodik Kasudin Citata Jakarta Timur, namun belum memberikan respons hingga berita ini diterbitkan. (Sabam Pakpahan)

Topik:

Kejati DKI Jakarta Widodo Soeprayitno Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (SDCKTRP) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tata Ruang dan Pertanahan (SDCKTRP) Kota Administrasi Jakarta Timur

Berita Sebelumnya

Mars PITI Bergema dalam Munas ke II

Berita Selanjutnya

Jualan Sabu, Satpam Sekolah di Cilandak Ditangkap Polisi

Berita Terkait

Hukum
Wakil Ketua Kejati Patris Yusran Jaya, saat menyampaikan Refleksi Akhir Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Belum Dieksekusinya Silfester 1,5 Tahun Timbulkan Pertanyaan Kredibilitas dan Independensi Kejati Jakarta di Bawah Pimpinan Patris Yusrian Jaya

15 September 2025 11:05 WIB

Hukum
Kejati DKI Jakarta (Foto: Dok MI)

Temuan BPK Jelas Ungkap Kerugian Negara Ratusan Miliar, Kok Penyelidikan Korupsi Investasi PLN Batubara Disetop Sejak Reda Jabat Kajati DKI?

14 Agustus 2025 21:02 WIB

Monitor Hukum
Proyek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Drive Thru di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan lima Kejaksaan Negeri (Kejari) wilayah Jakarta kini menuai sorotan. Meski menelan anggaran hingga miliaran rupiah dari APBN 2024, fasilitas publik tersebut hingga kini belum difungsikan sebagaimana mestinya.

Tak  Berfungsi! Proyek Drive Thru PTSP Kejati DKI dan Kejari Jakarta Diduga Sarat KKN

4 Agustus 2025 01:35 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan Kejati DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kejati DKI Didesak Tak Berhenti pada 10 Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Telkom Rp 431 M

22 Juli 2025 01:48 WIB

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjar (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pakar Desak KPK Supervisi Kasus Penilapan Barbuk Sitaan Robot Trading

4 Juni 2025 22:55 WIB

Hukum
Kepala Dinas PPKUKM Elisabeth Ratu Rante Allo (Foto: Ist)

KAMAKSI Soroti Dugaan Bancakan Anggaran di Dinas PPKUKM Provinsi Jakarta

4 Juni 2025 17:17 WIB