Proyek Saringan Sampah Ciliwung Rp 195 Miliar Mangkrak, CBA: Aparat Hukum Didesak Proses Kadis LH DKI Jakarta

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 26 September 2023 14:35 WIB
Jakarta, MI - Proyek Saringan Sampah Ciliwung yang berada di Jagakarsa Jakarta Selatan senilai Rp 195 miliar hingga September 2023 belum juga tuntas alias mangkrak. Padahal, kontrak kerja proyek Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta itu seharusnya berakhir pada Desember 2022 lalu. Proyek itu dikerjakan oleh PT PP Presisi Tbk. join operation dengan PT Runggu Prima Jaya. Sembilan bulan usai kontrak berakhir, perusahaan pelat merah dan swasta itu juga tak kunjung mampu menuntaskan proyek yang diklaim mampu menggambat sampah di hulu Sungai Ciliwung. Menurut data yang dihimpun Monitorindonesia.com, dana proyek saringan sampah telah ditagih oleh perusahaan pelaksana sebesar 54 persen dari nilai kontrak atau setara Rp 108 miliar pada akhir Desember 2022. Padahal, dari pandangan kasat mata, pada Desember 2022 progres proyek ini baru sekitar 30 persen. [caption id="attachment_568234" align="alignnone" width="1200"] Proyek Saringan Sampah (Foto: Doc MI)[/caption] Menanggapi hal itu, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi  meminta aparat penegak hukum (APH) segera melakukan proses hukum atas proyek yang dibiayai oleh APBD DKI Jakarta itu. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera melakukan audit atas kerugian negara di proyek itu. "Seharusnya APH dan BPK segera menyelidiki proyek itu. Kontraknya kan jelas hingga akhir Desember 2022, kok bisa dibiarkan begitu saja," ujar Uchok kepada Monitorindonesia.com pada Selasa (26/9). Uchok juga mempertanyakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto yang seolah tidak mau bertanggung jawab atas kasus itu. Dia menduga ada kongkalikong antara Asep dengan pihak kontraktor. [caption id="attachment_440174" align="alignnone" width="700"] Pengamat Politik Uchok Sky Khadafi (Foto: Ist)[/caption] "Kalau enggak kongkalikong diantara pejabat dan kontraktor kenapa kontrak perusahaan itu tidak diputus? Kenapa enggak di black list (daftar hitam) Ini jadi preseden buruk dalam pekerjaan proyek-proyek di Jakarta," tegasnya. Uchok menekankan, perusahaan-perusahaan kontraktor yang tidak mampu mengerjakan proyek sesuai waktu yang ditentukan selalu di black list. Hal ini tidak berlaku di proyek saringan sampah Ciliwung yakni PT PP Presisi Tbk. dan Runggu Prima Jaya. "Saya juga memantau salah satu direksi perusahaanini kalau enggak salah pernah terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Kasus Kajati DKI Jakarta beberapa tahun 2016," ungkapnya. "Jadi ini perlu mendapat pemantauan dari aparat penegak hukum. Termasuk juga perusahaan pelat merah itu," tambahnya. Hingga saat ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto masih 'tutup mulut' atas proyek mangkrak tersebut. Bahkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi dalam rapat paripurna dewan pekan lalu sempat memaksa Asep Kuswanto menghormat anggota dewan karena terlambat masuk ruang rapat. (Lin)

Topik:

APBD DKI Jakarta Kali Ciliwung Kejati DKI Jakarta Proyek Saringan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Proyek Saringan Sampah Ciliwung Saringan Sampah DPRD DKI Jakarat Proyek Saringan Sampah Ciliwung Mangkrak PT PP Presisi Tbk Kepala Dinas Lingk

Berita Sebelumnya

Polisi Acak-acak Kampung Bahari, 34 Orang Diamankan

Berita Selanjutnya

Polisi Temukan Pisau di Lokasi Penemuan Mayat Pemuda Terbakar di Lanud Halim

Berita Terkait

Hukum
Kejati DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor LPEI pada Rabu (22/10/2025). (Dok MI/Kejati DKI)

Kejati DKI Cari Bukti Korupsi LPEI di Green Lake, St. Moritz Presidential Twn hingga Karawaci

23 Oktober 2025 13:08 WIB

Hukum
Kejati DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor LPEI pada Rabu (22/10/2025). (Foto: Dok MI/Kejati DKI)

Negara Tekor Nyaris Rp 1 T, Direktur PT Tebo Indah dan Pejabat LPEI jadi Tersangka Kejati DKI Jakarta

23 Oktober 2025 12:45 WIB

Hukum
Wakil Ketua Kejati Patris Yusran Jaya, saat menyampaikan Refleksi Akhir Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Belum Dieksekusinya Silfester 1,5 Tahun Timbulkan Pertanyaan Kredibilitas dan Independensi Kejati Jakarta di Bawah Pimpinan Patris Yusrian Jaya

15 September 2025 11:05 WIB

Hukum
Kejati DKI Jakarta (Foto: Dok MI)

Temuan BPK Jelas Ungkap Kerugian Negara Ratusan Miliar, Kok Penyelidikan Korupsi Investasi PLN Batubara Disetop Sejak Reda Jabat Kajati DKI?

14 Agustus 2025 21:02 WIB

Monitor Hukum
Proyek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Drive Thru di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan lima Kejaksaan Negeri (Kejari) wilayah Jakarta kini menuai sorotan. Meski menelan anggaran hingga miliaran rupiah dari APBN 2024, fasilitas publik tersebut hingga kini belum difungsikan sebagaimana mestinya.

Tak  Berfungsi! Proyek Drive Thru PTSP Kejati DKI dan Kejari Jakarta Diduga Sarat KKN

4 Agustus 2025 01:35 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan Kejati DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kejati DKI Didesak Tak Berhenti pada 10 Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Telkom Rp 431 M

22 Juli 2025 01:48 WIB