Nurdin Abdullah Disangka Terima Suap dan Gratifikasi Rp 5,4 Miliar

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 28 Februari 2021 09:24 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel. Nurdin ditetapkan sebagai penerima suap bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat. Sementara pemberi adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto. Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Agung. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dengan total sebesar Rp 3,4 miliar. "AS (Agung) pada 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sekitar Rp 2 miliar kepada NA (Nurdin) melalui ER (Edy)," ujar Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Minggu (28/2) dini hari. Sementara gratifikasi sejumlah Rp3,4 miliar diterima Nurdin dari beberapa kontraktor. Namun, KPK tak menyebutkan siapa kontraktor pemberi gratifikasi kepada Nurdin. Selain itu NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain pada akhir tahun 2020. NA menerima uang sebesar Rp 200 juta, pertengahan Februari 2021, NA melalui SB (ajudan) menerima uang Rp 1 miliar, dan awal Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp2,2 miliar. Dikatakan Firli, Agung telah lama kenal baik dengan Nurdin yang berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Agung sudah mengerjakan beberapa proyek di Sulsel. Menurut Firli, sejak Februari 2021, telah ada komunikasi aktif antara Agung dengan Edy Rahmat sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan Nurdin Abdullah untuk bisa memastikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021. "Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan dikerjakan oleh Agung Sucipto," kata Firli. Pada Februari 2021, ketika Nurdin Abdullah sedang berada di Bulukumba bertemu dengan Edy Rahmat dan juga Agung yang telah mendapatkan proyek pekerjaan Wisata Bira. Dalam pertemuan itu, Nurdin menyampaikan pada Edy Rahmat bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali di kerjakan oleh Agung. Kemudian Nurdin memberikan persetujuan dan memerintahkan Edy untuk segera mempercepat pembuatan dokumen DED (Detail Engineering Design) yang akan dilelang pada APBD 2022. Pada akhir Februari 2021, ketika Edy bertemu dengan Nurdin disampaikan bahwa fee proyek yang dikerjakan Agung di Bulukumba sudah diberikan kepada pihak lain. Saat itu Nurdin mengatakan yang penting operasional kegiatan tetap bisa di bantu oleh Agung. Firli mengatakan, Agung selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sekitar Rp 2 miliar kepada NA melalui ER. Usai Edy menerima suap dari Agung, terjadilah operasi tangkap tangan. Dalam OTT tersebut tim penindakan mengamankan uang Rp 2 miliar di sebuah koper di rumah dinas Edy. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan Agung yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.[hts]

Topik:

Nurdin Abdullah Suap Gratifikasi Rp 5 4 Miliar

Berita Sebelumnya

Komunikolog : Melaporkan Presiden Dinilai Tindakan Berlebihan

Berita Selanjutnya

PGI Minta Pemerintah Indonesia Upayakan Langkah Strategis Kembalikan Kehidupan Demokrasi di Myanmar

Berita Terkait

Hukum
Konfrensi pers penetapan tersangka kasus dugaan suap di sektor kehutanan terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan (Foto: Dok/MI/Alb)

Terjaring OTT, KPK Tetapkan Dirut Inhutani V Sebagai Tersangka Kasus Suap

14 Agustus 2025 18:31 WIB

Hukum
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, M Arif Nuryanto (Foto: Ist)

Eks Ketua PN Jaksel Tersangka Vonis Lepas Kasus CPO Kembalikan Uang Rp 6,9 Miliar ke Kejagung

21 Juni 2025 16:14 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Demokrat, Sartono

Sartono Dukung Kejagung Tetapkan Petinggi Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup Sebagai Tersangka Suap

23 April 2025 14:01 WIB

Hukum
Salah satu mobil mewah hasil sitaan terkait dengan kasus dugaan suap putusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Ist)

Kejagung Sita Sejumlah Uang Tunai Hingga 4 Unit Mobil Mewah Terkait Kasus Suap Putusan Perkara Korupsi Ekspor CPO

14 April 2025 11:00 WIB