Posko THR Keagamaan Diluncurkan, Menaker: Pengusaha Melanggar, Bakal Disanksi

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 19 April 2021 22:56 WIB
Monitorindonesia.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021, guna memberikan pelayanan informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR. Keberadaan Posko THR Keagamaan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR Keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada. Demikian disampaikan Menaker Ida Fauziah kepada wartawan di kantor Kemenaker di Jalan Gatot Subroto Kav.51, Jalarta Selatan, Senin (19/4/2021). Ida menerangkan, Posko THR ini menyediakan beberapa akses pelayanan yang bisa dimanfaatkan para pekerja dan buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum. Di antaranya, layanan secara luring (offline) di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Gedung B Lantai 1 Jakarta Selatan. "Adapun layanan tatap muka ini, dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.," sebut mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI itu. Selain itu, Posko THR 2021 juga bisa diakses secara daring (online) melalui www.bantuan.kemnaker.go.id dan melalui call center 1500 630. Layanan ini mulai berlaku sejak 20 April hingga 20 Mei 2021 selama jam kerja, yakni pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB. Dalam pelaksanaannya, Posko THR 2021 ini melibatkan Tim Pemantau dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan dari unsur Organisasi Pengusaha yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Tim pemantau ini bertugas memantau jalannya Posko THR 2021, sekaligus memberikan saran dan masukan kepada pihak posko mengenai pelaksanaan tugas Posko THR 2021. Posko THR 2021, jelas Ida, tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi dan kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Pendirian di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif. Ida berharap, Posko THR dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja/buruh dan pengusaha. Bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR Keagamaan 2021, ia meminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebelumnya, Ida menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran. Kendati demikian, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan, yakni bisa membayar THR maksimal H-1 lebaran. "Dengan catatan, pengusaha harus melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 lebaran," tandasnya. (Ery)

Topik:

Menaker posko thr

Berita Sebelumnya

Hikmahanto : Perpres Nomor 7/2021, Langkah Cepat Ciptakan Rasa Aman

Berita Selanjutnya

Pemerintah Siapkan Beasiswa Program Master di Universitas Terkemuka Belanda

Berita Terkait

Nasional
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli (Foto: Kemnaker)

Menaker Soroti Dominasi Pekerja Informal: Sudah 60% dan Bisa Terus Bertambah

4 Juli 2025 14:43 WIB

Ekonomi
Dubes Swiss dan Menaker Yassierli (Foto: Kemnaker)

Menaker dan Dubes Swiss Sepakati Roadmap Ketenagakerjaan

30 Juni 2025 17:56 WIB

Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli (Foto: Instagram)

Menaker Siap Rilis Data Pekerja Serapan Job Fair 2025

5 Juni 2025 18:24 WIB

Nasional
Menaker Yassierli (Foto. Rizal)

Menaker Teken Pakta Integritas, Peringatkan Perusahaan Jasa K3 Soal Komitmen

5 Juni 2025 12:15 WIB

Nasional
Menaker Yassierli (Foto. Rizal)

Menaker Teken Pakta Integritas, Peringatkan Perusahaan Jasa K3 Soal Komitmen

5 Juni 2025 12:15 WIB

Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (Tengah) Menerbitkan Surat Edaran terkait Larangan Syarat Usia dalam Rekrutmen Kerja (Foto: Repro)

Menaker Terbitkan SE: Syarat Usia dalam Lowongan Kerja Resmi Dilarang

28 Mei 2025 19:08 WIB