Terancam 5 Tahun Penjara, Bupati Nganjuk, Camat dan Ajudan Ditahan di Bareskrim Polri 

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 11 Mei 2021 13:59 WIB
Monitorindonesia.com - Hasil OTT KPK dengan Bareskrim Polri, Bupati Ngajuk Novi Rahman Hidhayat dan para camat yang diduga melakukan jual beli jabatan terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono pada Selasa (11/5/2021). “Untuk para tersangka ini dikenakan pasal 5 ayat 1. Ini ancamannya maksimal paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp250 juta ini. Ini diberikan kepada para Camat ini dikenakan pasal undang-undang korupsi Nomor 31 tahun 1999 dan sebagaimana diubah nomor 20 tahun 2001,” kata Argo Yuwono. Sedangkan untuk Bupati kita kenakan pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 dan atau pasal 12B undang-undang RI Nomor 31 tahun 99 tentang perubahan undang-undang RI Nomor 31 tahun 199 tentang tindak pidana korupsi,” tambahnya. Selain Novi Rahman Hidhayat dan sejumlah Camat, Argo mengatakan ajudan Bupati Nganjuk juga dikenakan pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 pasal 12 B. “Kemudian dari semua tersangka juga dijuntokan ke pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” tambahnya. Argo lebih lanjut menambahkan, para tersangka yang ditangkap dalam OTT di Nganjuk akan dilakukan penahanan mulai hari ini. “Para tersangka ini, mulai hari ini, kita lakukan penahanan di Bareskrim Polri dan ini bentuk koordinasi yang kita lakukan dengan KPK untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yang kita lakukan saat ini,” ujarnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri dan KPK melakukan OTT di Pemkab Nganjuk, Jawa Timur. OTT tersebut kemudian berlanjut dengan penyegelan tiga ruangan Sub Mutasi Badan Kepegawaian Daerah di Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dari OTT Bareskrim Polri dan KPK, nama Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat mencuat dan menyita perhatian publik. Lantaran diduga ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Minggu (9/5/2021). Novi Rahman Hidhayat menjadi Bupati Nganjuk dengan wakilnya Marhaen Djumadi yang  diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hanura. (tak)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Ditengah Larangan Mudik, TKA China Masuk Indonesia, Said Iqbal: Itu lah Tujuan dari Omnibus Law

Berita Selanjutnya

6 Pati Polri Naik Pangkat, Satu Bintang dua Jadi Bintang Tiga

Berita Terkait

Nasional
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke ponpes Tremas, Pacitan, Jumat (10/10). (Foto: PU).

Kementerian PU Tinjau Keandalan Bangunan Ponpes Tremas, Pacitan

21 menit yang lalu

Opini
Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) (Foto: Dok MI)

Krisis Radioaktif Cikande Bukti Negara Kecolongan di Gerbang Industrinya Sendiri

6 jam yang lalu

Olahraga
Ketua Umum PSSI Erick Thohir (Foto: Dok MI/Ist)

PSSI Dapat Dana Rp 665 M untuk 2025, Tapi Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026

6 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Akal Bulus Tersangka Korupsi JTTS Rp 205 Miliar

8 jam yang lalu

Hukum
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) (Foto: Istimewa)

Wika Gedung Digugat 4 Perkara ke PN Jakpus, Apa Saja?

9 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

9 jam yang lalu