Waspadai Covid Varian Lambda, PPKM Mikro Darurat harus Disertai Pengetatan Akses Masuk ke Indonesia

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 30 Juni 2021 13:30 WIB
Monitorindonesia.com - Rencana pemerintah dalam menerapkan PPKM Mikro Darurat harus disertai dengan pengetatan akses masuk ke Indonesia. Adanya varian baru virus corona varian Lambda yang saat ini telah menyebar di 29 negara terutama di wilayah Amerika Latin harus diantisipasi sejak dini. Menurut Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, varian Lambda perlu segera diantisipasi dengan adanya kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia. Hal ini untuk mencegah varian baru virus corona yang berkembang di luar negeri masuk ke Indonesia. "Pemerintah perlu mengambil pelajaran berharga dari kegagalan menangkal masuknya virus corona varian Delta yang muncul pertama kali di India kemudian terdeteksi ada di Indonesia. Sangat besar kemungkinan hal ini karena longgarnya kebijakan akses masuk Indonesia," ujar Sukamta, Rabu (30/6/2021). Beberapa ahli epidemiologi menyayangkan kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia yang hanya memberi waktu karantina selama 5 hari. Padahal rekomendasi WHO jelas-jelas menyebut 14 hari. "Jika pemerintah masih abai soal pengetatan pintu masuk, sangat mungkin varian Lambda dan juga varian virus corona lainnya masuk ke Indonesia," tutur Sukamta. Wakil Ketua Fraksi PKS ini memandang kebijakan PPKM Darurat yang akan diberlakukan oleh pemerintah belum menyinggung soal pengetatan akses pintu masuk ke Indonesia. Padahal, sudah berulang kali ada sorotan masyarakat masuknya ratusan TKA dari China, juga ratusan warga India, semua yang datang dari luar negeri punya potensi membawa virus, meski mereka sudah melakukan tes covid. Oleh sebab dalam rangka kebijakan PPKM Darurat, pemerintah juga perlu lebih mengetatkan akses pintu masuk ke Indonesia, baik melalui bandara, pelabuhan dan juga pintu-pintu perbatasan. Sukamta meminta pemerintah saat ini fokus kepada keselamatan warga masyarakat. Kebijakan yang inkonsisten dan juga cenderung masih longgar akan menyulitkan dalam pengendalian penyebaran virus corona. "Pak Presiden bilang supaya masyarakat tinggal di rumah, di sisi lain Pak Wapres ajak masyarakat berwisata, yang seperti ini membuat masyarakat semakin skeptis dengan kebijakan pemerintah. Yang seperti ini sudah sering berulang, ini bentuk komunikasi yang buruk dalam upaya pengendalian Covid. Saya harap segera perbaiki komunikasi di pemerintahan," tandas anggota DPR dari dapil Yogjakarta itu.[Lin]

Topik:

PKS Sukamta Virus Korona Varian Lambda Komunikasi Pemerintahan

Berita Sebelumnya

Lonjakan Covid-19 Tak Terkendali, Muhammadiyah Minta Presiden Tarik 'Rem Darurat'

Berita Selanjutnya

Buzzer Pro Pemerintah "Serang" Ketua BEM UI

Berita Terkait

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)

Perdamaian Palestina-Israel Disepakati, DPR RI: Bersyukur tapi Waspada Perdamaian Semu

9 Oktober 2025 10:55 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta (Foto: Ist)

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

8 Oktober 2025 09:44 WIB

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

6 Oktober 2025 20:52 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta (Foto: Dok MI)

Waka Komisi I DPR Kecam Keras Israel Cegat dan Tangkap Aktivis Internasional Global Sumud Flotilla

2 Oktober 2025 20:45 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta PhD (Foto: Dok MI)

DPR Tegaskan Indonesia Konsisten Dukung Solusi Dua Negara untuk Kemerdekaan Palestina

25 September 2025 07:51 WIB

Nasional
Anggota Komisi IV Slamet (Dok. MI)

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

20 September 2025 15:32 WIB