Upah di Atas Rp 3,5 Juta Juga Dapat Subsidi Upah, Cek Persyaratannya

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 30 Juli 2021 21:50 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah telah menginformasikan akan memberikan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 1 juta kepada pekerja aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan upah Rp. 3,5 juta atau upah di bawah Rp. 3,5 juta. "Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan," demikian bunyi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021, pasal 3 ayat 2 huruf c, dikutip Jumat (30/7/2021). Akan tetapi, bagi pekerja yang gajinya di atas Rp 3,5 juta karena ketetapan dalam aturan upah minimum di beberapa kabupaten/kota (UMK) juga berhak mendapatkan subsidi, selama gajinya tidak melebihi UMK atau Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tersbut, disebutkan; "Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh," bunyi pasal 3A ayat 3. "Wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota atau upah minimum provinsi lebih besar dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan besaran upah minimum yang dibulatkan ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini," bunyi pasal 3A ayat 5. Persyaratan Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pekerja atau buruh untuk mendapatkan bantuan tersebut, sebagaimana tertuang dalam pasal 3: Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021 Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini Diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. #bantuan subsidi upah Lihat Juga https://monitorindonesia.com/monindo2022/opini/bantuan-subsidi-upah-harus-tepat/ #bantuan subsidi upah #upah di atas Rp 3,5 juta dapat subsidi upah

Topik:

Bantuan Subsidi Upah UMK UMP

Berita Sebelumnya

Menteri LHK Siti Nurbaya: Cegah Karhutla, Pantau Munculnya Titik Panas di Wilayah Rawan Kebakaran

Berita Selanjutnya

Jaga Sektor KP, Trenggono Perkuat Sistem Pengawasan Berbasis Satelit Radar

Berita Terkait

Ragam
BRI menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. [Foto: Doc. BRI]

BRI Salurkan BSU 2025 ke 3,76 Juta Pekerja Senilai Rp 2,25 Triliun

4 Agustus 2025 15:36 WIB

Ekonomi
Kenaikan UMP 6,5% di Semua Provinsi

Daftar Lengkap UMP 2025: Kenaikan 6,5% di Semua Provinsi

12 Desember 2024 14:45 WIB

Ekonomi
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto [Foto: Repro]

UMP Naik 6,5% di 2025, Daya Beli Kelas Menengah Jadi Fokus

2 Desember 2024 08:04 WIB

Ekonomi
Ilustrasi [Foto: Ist]

Penetapan UMP 2025 Ditargetkan Selesai Sebelum 25 Desember 2024

29 November 2024 19:47 WIB

Ekonomi
Formula Upah Minimum Provinsi (UMP) mencakup Kebutuhan Hidup Layak, Inflasi, dan Pertumbuhan ekonomi [Foto: Repro]

Tiga Pilar Penentu UMP: KHL, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi

25 November 2024 14:09 WIB

Nasional
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas [Foto: ANTARA]

Menteri Hukum Segera Tindaklanjuti Putusan MK untuk Urus UMP

4 November 2024 13:57 WIB