76 Tahun RI, Sistem Pelayanan Kesehatan Masih Timpang

Adelio Pratama

Diperbarui 16 Agustus 2021 17:50 WIB

Monitorindonesia.com - Anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun atau setara 9,4 persen dari alokasi belanja negara pada 2022 diharapkan bisa menyelesaikan ketimpangan sistem pelayanan kesehatan di daerah. "Problem kita saat ini adalah ketimpangan layanan kesehatan di kota besar dibandingkan daerah yang jauh dari kota. Itu pekerjaan rumah kita," kata dr Andi Khomeini Takdir yang adalah dokter di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta, Senin (16/8/2021). Dokter spesialis penyakit dalam itu berharap pemerintah terus mendorong perkuatan sistem pelayanan kesehatan di daerah sebagai program prioritas. "Bicara Indonesia, tidak hanya satu atau dua daerah saja, tapi seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke," katanya. Andi mengatakan masih ada daerah di Indonesia yang tidak memiliki fasilitas pelayanan rumah sakit swasta, bahkan rumah sakit milik pemerintah daerah pun masih terbatas jumlahnya. "Misalnya oksigen. Kemarin saya mendapat kabar dari teman di Maluku mereka mengalami kehabisan oksigen," katanya, dikutip Antara. Ia mengatakan masih banyak tenaga kesehatan di daerah yang belum terserap pada bidang kerja mereka. Selain itu, upah yang mereka terima pun masih mengalami ketimpangan. "Sebagian tenaga kesehatan kan sifatnya kontrak. Mungkin di kota-kota UMR (upah minimum regional) dapat. Tapi di kampung/desa itu masih enggak aneh ada perawat digaji Rp100 ribu," katanya. Andi menambahkan Indonesia bisa mendekati kemenangan melawan covid manakala seluruh tenaga kesehatan bisa digerakkan sampai ke pelosok. Andi berharap alokasi anggaran hingga Rp255,3 triliun dapat diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan kesehatan di daerah. "Kalau kita berhasil menggerakkan tenaga kesehatan yang berjumlah 1 juta lebih itu sampai pelosok, kita makin mendekati kemenangan kita dalam hal perawatan, vaksinasi hingga memberikan edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat. Itu yang diperlukan sekarang," katanya. Andi mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menjadikan sistem layanan kesehatan sebagai prioritas pembangunan nasional. "Kita sangat berterima kasih, semoga pemimpin di daerah mencontoh kebijakan Presiden Joko Widodo agar menjadi narasi yang berkelanjutan. Tapi selain narasi, harus juga terimplementasi," katanya. Sidang Tahunan MPR Sebelumnya Presiden Joko Widodo pada pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin, mengatakan anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk penanganan covid, fokus Pemerintah antara lain antisipasi risiko dampak covid dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

Topik:

Pelayanan Kesehatan Sidang Tahunan MPR

76 Tahun RI, Sistem Pelayanan Kesehatan Masih Timpang

Berita Sebelumnya

Bamsoet: Jauhkan Narasi Kontraproduktif Penanganan Covid-19

Berita Selanjutnya

Anggota MPR Apresiasi Pidato Sidang Tahunan Bambang Soesatyo

Berita Terkait

Ultimatum Orang Kaya, Prabowo: Selama Saya Presiden, Jangan Bertindak Seenaknya!

Megawati Soekarnoputri Absen Lagi di Sidang Tahunan MPR

Puan Maharani Nyanyi Lagu Imagine John Lennon di Sidang Tahunan MPR

Jokowi Bakal Hadir Sidang Tahunan MPR Besok

MPR Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran di Sidang Tahunan atas Alasan "Berhalangan Tetap"

Warga Polewali Ditandu 20 Km, BPJS Watch Pertanyakan Keseriusan Pemerintah soal Pelayanan Kesehatan

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K