Dianggap Off-side, Hendardi: Komnas HAM Sebaiknya Fokus pada Tugas Pokoknya

mbahdot

Diperbarui 18 Agustus 2021 19:27 WIB

Dianggap Off-side, Hendardi: Komnas HAM Sebaiknya Fokus pada Tugas Pokoknya

Monitorindonesia.com - Ketua Setara Institute, Hendardi mengkritisi kinerja Komnas HAM soal pengaduan sejumlah pegawai KPK. Hendardi mengatakan Komnas HAM telah menuntaskan pemantauan dan kajian atas pengaduan sejumlah pegawai KPK terkait proses alih status ASN. Merujuk pada dasar kewenangan yang dimiliki Komnas HAM, Pasal 79 dan Pasal 89 UU 39/1999 tentang HAM memang menyebutkan Komnas HAM berwenang melakukan kerja pemantauan dan pengkajian. Akan tetapi, kata Hendardi produk kerja Komnas HAM bukanlah produk hukum yang pro justisia yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Menurutnya sebagai sebuah rekomendasi, Komnas HAM dipersilahkan untuk membawa produk kerjanya kepada pemerintah dan juga DPR. “Siapapun boleh mengkaji dan memantau kinerja institusi negara. Tetapi jika pemantauan dan pengkajian itu dilakukan oleh lembaga negara, maka harus dilihat apakah itu domain kewenangannya atau sebatas partisipasi merespons aduan warga negara,” kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/8/2021). Hendardi menerangkan tindakan institusi negara itu yang pertama harus dilihat adalah dasar kewenangannya. “Jika tidak ada kewenangan, maka produk tersebut bisa dianggap tidak berdasar (baseless), membuang-buang waktu dan terjebak pada kasus-kasus yang mungkin popular tapi bukan merupakan bagian mandat Komnas HAM,” terangnya. Di tengah keterbatasan prestasi Komnas HAM periode 2017-2022, lanjut Hendardi Komnas HAM rajin mengambil peran sebagai ‘hero’ dalam kasus-kasus populer. “Fakta pelanggaran HAM yang nyata dan bisa disidik dengan menggunakan UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, justru tidak dikerjakan Komnas HAM. Tak heran banyak pihak mempersoalkan kinerja Komnas HAM periode ini,” ungkapnya. Hendardi menilai Komnas HAM gigih menyusun tumpukan kertas sebagai hasil kerja lembaga negara ini, tetapi miskin terobosan. Produksi standar norma terkait banyak hal yang dibuat Komnas HAM tidak memberikan efek perubahan pengarusutamaan HAM dalam tata kelola pemerintahan. Demikian juga produksi rekomendasi yang nyaris tidak memberikan dampak apa-apa pada upaya perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan, terdiskriminasi, masyarakat adat, kelompok kepercayaan dan lain sebagainya. “Kita perlu mendukung Komnas HAM merancang visi baru, strategi baru, termasuk kewenangan baru sehingga kehadiran lembaga ini bisa lebih berdampak bagi pemajuan dan perlindungan HAM,” tegasnya. Dalam kasus pengaduan alih status ASN, kata Hendardi produk kerja KPK yang berupa keputusan Tata Usaha Negara dan administrasi negara bisa saja dipersoalkan, misalnya melalui PTUN untuk keputusan Tata Usaha Negara maupun judicial review ke Mahkamah Agung atas Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Dua isu ini jelas bukan domain kewenangan Komnas HAM,” pungkasnya. (Tak)

Topik:

Dianggap Off-side, Hendardi: Komnas HAM Sebaiknya Fokus pada Tugas Pokoknya

Berita Sebelumnya

Stasiun SATRIA-I Mulai Dibangun di Cikarang

Berita Selanjutnya

MPR Menggelar Peringatan Hari Konstitusi Secara Sederhana

Berita Terkait

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

Tawuran Pelajar di Jalan Baru, Polisi Amankan Sembilan Remaja di Kota Jambi

DE JURE Desak Kejaksaan Segera Eksekusi Silfester Matutina: Timbulkan Kerentanan Abuse Of Power

Catat! Batas Pendaftaran Program Magang Nasional 15 Oktober: Sasar 20 Ribu Fresh Graduate

Peredaran Narkotika Ammar Zoni di Rutan Salemba Terkuak Saat Sidak

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K