Data Bocor, DPR Minta Pemerintah Serius Lindungi Situs dan Data Strategis

Aldiano Rifki

Diperbarui 13 September 2021 15:40 WIB

Monitorindonesia.com - Data Kementerian dan Lembaga di Indonesia diduga kembali dibobol. Pelakunya hacker China yang mengaku sebagai Mustang Panda. Menyikapi kembali bobolnya data Kementerian/ Lembaga tersebut, anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan informatika, Sukamta, menyatakan bahwa pemerintah harus serius melindungi situs dan data-data strategis. "Bobolnya data kementrian dan lembaga ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah khususnya BSSN dan Kominfo untuk menjaga dan melindungi dunia siber kita. Sejak lama saya sudah khawatir, ketika data-data dunia bisnis dan kesehatan bocor, bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran. Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya," ujar Sukamta, Senin (13/9/2021). Doktor lulusan Inggris ini meyakini bahwa serangan hacker di bidang politik lebih kuat daripada ekonomi, kesehatan dan sosial. Menurutnya harus dilakukan evaluasi, kemudian pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh. Menurutnya, pengamanan situs dan data di Indonesia harus diseriusi oleh pemerintah. Kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali namun pemerintah dalam hal ini Kominfo sebagai kementerian leading sector yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi seperti macan ompong. "Aumannya kencang tapi tidak bisa menggigit. Kasus penipuan online, pembobolan jutaan data seperti angin lalu tak jelas arahnya. Kominfo sebatas bisa memblokir situs-situs porno, judi, penipuan, SARA dan lain-lain," ucapnya. Sebuah catatan lain juga diberikan oleh Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini yaitu mengenai maraknya serangan hacker berasal dari China. Menurutnya, serangan secara massif di berbagai negara yang menjalin kerjasama ekonomi seperti Indonesia saat ini penting untuk diperhatikan. Dikatakan Sukamta, Indonesia bekerjasama dengan China di bidang ekonomi, namun menjadi aneh ketika data-data strategis di Kementerian dan Lembaga di sasar oleh hacker China. "Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok hacker ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi. Spionase oleh Mustang Panda ini kemungkinan juga bukan satu-satunya upaya pembobolan data-data strategis, bisa jadi ada yang lain, namun belum terungkap. Maka tugas BSSN ialah menangkalkan dan mengungkap setiap spionase data strategis Indonesia agar kasus-kasus pembobolan data bisa tuntas,” ungkap Sukamta. Sukamta menegaskan, bila ditemukan spinonase yang direncanakan maka Pemerintah Indonesia perlu melakukan protes kepada Pemerintah China. Diberitakan sebelumnya The Record berdasarkan laporan dari Insikt Group, divisi riset ancaman siber milik Recorded Future menyatakan bahwa grup hacker mustang Panda adalah kelompok hacker dengan aksi spionase siber di Asia Tenggara. Insikt menemukan bahwa pada bulan April 2021, ada malware PlugX dari Mustang Panda di dalam jaringan pemerintah Indonesia.[Lin]

Topik:

PKS Sukamta Kebocoran Data Hacker China

Data Bocor, DPR Minta Pemerintah Serius Lindungi Situs dan Data Strategis

Berita Sebelumnya

Jumlah Yatim Piatu Akibat Covid-19 Lebih 20 Ribu, Menteri PPPA Berharap Tak Ada Tambahan

Berita Selanjutnya

Ketua MPR RI Tegaskan Tak Bahas Perpanjangan Periodisasi Presiden di Amandemen UUD

Berita Terkait

Perdamaian Palestina-Israel Disepakati, DPR RI: Bersyukur tapi Waspada Perdamaian Semu

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

Waka Komisi I DPR Kecam Keras Israel Cegat dan Tangkap Aktivis Internasional Global Sumud Flotilla

DPR Tegaskan Indonesia Konsisten Dukung Solusi Dua Negara untuk Kemerdekaan Palestina

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K