DPR: Kecurangan Penerimaan CPNS Harus Segera Diinvestigasi

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 26 Oktober 2021 08:02 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai indikasi kecurangan dengan modus remote access dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah merusak sistem perekrutan pegawai yang tidak berkualitas. "Ini merusak sistem yang sudah dibangun dan tidak menghasilkan ASN berkualitas," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (25/10/2021). Mardani mengatakan BKN harus segera melakukan investigasi atas temuan tersebut. Menurutnya harus ada yang bertanggung jawab terkait kejadian ini. "BKN harus ambil inisiatif investigasi. Tak boleh dibiarkan hal-hal seperti ini terjadi," kata Mardani. Mardani berjanji akan membahas penerimaaan CPNS ini dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dan BKN. Hal itu untuk memastikan penerimaaan PNS berjalan sesuai aturan yang ditetapkan. Sebagaimana diketahui, Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sedang intensif melakukan penyelidikan kecurangan penerimaaan CPNS dengan modus remote access dalam seleksi CASN di Buol, Sulteng. BKN bersama BSSN menemukan adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan SKD CASN di Tilok Mandiri Instansi Pemerintah Kabupaten Buol yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum itu ingin merusak sistem seleksi CASN Nasional dengan modus remote access. Hal itu dikatakan Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/10/2021). Tim penyelidik menemukan sejumlah bukti yang mendukung indikasi kecurangan tersebut, diantaranya berupa pengaduan masyarakat atas dugaan kecurangan, hasil audit trail aplikasi CAT BKN terhadap aktivitas peserta seleksi selama pelaksanaan seleksi dan laporan kegiatan forensik digital pada perangkat yang digunakan. Selain itu, laporan penyelidikan internal oleh instansi pemerintah Kabupaten Buol, hasil pemeriksaan terhadap petugas pelaksanaan seleksi baik dari BKN maupun Instansi Pemerintah Kabupaten Buol dan rekaman kamera pengawas.[Lin]

Topik:

PKS DPR ASN CPNS

Berita Sebelumnya

Situs BSSN Diretas, DPR: Ini Pukulan Telak, Usul RUU KKS Dibahas

Berita Selanjutnya

Lembaga KY Raih Predikat Informatif Keterbukaan Informasi Publik

Berita Terkait

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

23 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

12 Oktober 2025 10:30 WIB

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini (Foto: Dok MI/Antara Mews)

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

10 Oktober 2025 17:46 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco Dukung Rencana Pemerintah Audit Bangunan Pondok Pesantren Berusia Tua

9 Oktober 2025 12:55 WIB

Politik
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh (Foto: Istimewa)

Legislator PKB Minta Nama Atlet Senam Israel Dicoret dari Daftar Peserta AGWC 2025

9 Oktober 2025 12:25 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta (Foto: Ist)

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

8 Oktober 2025 09:44 WIB