Setelah Menolak Dipanggil DPR, IDI Hina Parlemen Jika Memilih Menghadap Menkes

Surya Feri

Diperbarui 1 April 2022 20:46 WIB

Setelah Menolak Dipanggil DPR, IDI Hina Parlemen Jika Memilih Menghadap Menkes

Jakarta, MI - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memanggil Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk meminta penjelasan terkait pemecatan secara permanen dokter Terawan dari keanggotaan IDI. Namun, pengurus IDI tidak memenuhi panggilan untuk hadir dalam rapat dengar bersama Komisi IX DPR RI itu. Alasannya, lantaran sedang menyelesaikan dokumen dan pemberkasan Muktamar di Aceh, 26 Maret lalu. Praktisi Hukum Husendro menjelaskan, DPR RI memiliki fungsi pengawasan sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, khususnya pengawasan pelaksanaan UU. "Sedangkan IDI itu khan organisasi profesi yang menjalankan tugasnya berdasarkan UU Praktik Kedokteran. Jadi IDI wajib memenuhi panggilan/undangan DPR, kalau tidak IDI berarti dianggap Contempt of Parliament atau penghinaan terhadap parlemen," jelas Husendro kepada wartawan, Jumat (1/4). Husendro mengatakan, IDI sebagai organisasi profesi menjalankan sebagian tugas administasi publik, mengumpulkan uang dari publik dan sebagian menjalankan tugas administrasi negara menerbitkan Sertifikat Kompetensi sebagai dasar penerbitan STR dan SIP oleh Pemerintah. "Artinya IDI tidak boleh menolak ketika dipanggil DPR," ujarnya. Sebelumnya, Komisi IX DPR RI menjadwalkan rapat dengar pendapat umum bersama dengan pengurus IDI, pada Selasa (29/3). Namun rapat itu batal digelar. Berdasarkan agenda harian DPR, RDPU dengan IDI akan berlangsung pada Selasa (29/3) pukul 13.00 WIB. Kekecewaan batalnya rapat tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh atau Ninik. "Sebenarnya kami kecewa IDI tidak memenuhi undangan ini," ungkap Ninik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Awalnya, Komisi IX awalnya mengagendakan RDPU dengan IDI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu ini. Namun, pihak IDI bersurat ke DPR RI tertanggal 28 Maret 2022 yang isinya meminta penundaan pelaksanaan RDPU. IDI beralasan sedang menyelesaikan dokumen hasil Muktamar ke-31 yang diselenggarakan pada 22-26 Maret 2022, sehingga meminta penjadwalan ulang RDPU dengan Komisi IX. Ninik mengatakan, pihaknya mengusulkan RDPU dengan IDI bisa diselenggarakan pada Rabu (30/3). Sebab, Komisi IX sudah punya agenda pada Kamis (31/3) untuk menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Namun, kata Ninik, IDI dalam komunikasi secara nonformal merasa tidak bisa menggelar RDPU pada Rabu. Pasalnya, pimpinan dari lembaga itu belum kembali ke Jakarta setelah pelaksanaan Muktamar ke-31 IDI yang digelar di Aceh. "Kami sempat menawarkan untuk besok siang, tetapi pimpinan mereka masih banyak yang belum datang dari Aceh atau sudah punya agenda lain," ujar Ninik. Pihaknya, kata Ninik, ingin membahas banyak hal dengan IDI dalam RDPU, tetapi urung terlaksana setelah lembaga yang kini dipimpin Adib Khumaidi meminta penjadwalan ulang. Satu di antaranya, kata Ninik, Komisi IX ingin membahas tentang hasil Muktamar ke-31 IDI yang berisi dorongan pemecatan kepada Terawan Agus Putranto di lembaga para dokter itu. "Kami mengundang IDI, karena kami melihat bagaimana hebohnya di media tentang IDI terutama soal pemecatan Pak Terawan," ujarnya. Selain itu, kata Ninik, Komisi IX ingin menduskusikan IDI secara keseluruhan. Misalnya posisi IDI sebagai kelembagaan hingga sistem pengawasan. "Contoh, ini, kan, kami melihat tidak ada badan pengawasnya," tandasnya.

Topik:

DPR IDI Terawan Agus Putranto

Setelah Menolak Dipanggil DPR, IDI Hina Parlemen Jika Memilih Menghadap Menkes

Berita Sebelumnya

Kunjungi Bali, Korlantas Polri Tinjau Pamlantas KTT G20

Berita Selanjutnya

Hasil Sidang Isbat: 1 Ramadhan Jatuh Pada Tanggal 3 April 2022

Berita Terkait

Legislator Usul Perpres MBG Atur Berbagai Hal Krusial: Standar Gizi Hingga Keamanan Pangan

DPR Soroti Bandara Kertajati yang Nombok Rp50 M per Tahun: Kita Ingin Berikan Manfaat, Bukan Beban!

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K