Pembangunan IKN Harus Dijadikan Acuan untuk Kota Masa Depan

wisnu
wisnu
Diperbarui 5 April 2022 08:13 WIB
Jakarta, MI - Dosen Kajian Pengembangan Perkotaan (KPP) Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia Prof Gunawan Tjahjono mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara harus dijadikan momentum untuk pengembangan inovasi acuan kota masa depan. IKN Indonesia resmi dinamai Nusantara (sejak 2022), karena merupakan konseptualisasi dari pulau-pulau yang disatukan lautan berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. "Kita jadikan IKN ini sebagai sebuah misi nasional buat inovasi, seperti transportasi masyarakat," kata Gunawan Tjahjono dalam keterangannya, Senin (4/4). Pemerintah, kata dia, seharusnya melakukan sinergi melalui riset antarbidang dan sekaligus mengajak industri terkait untuk bekerja sama dalam hak paten penciptaan inovasi tersebut. "Ambil kesempatan ini untuk bersinergi dengan akademisi mengembangkan IKN lebih baik lagi," kata dia. [caption id="attachment_389388" align="aligncenter" width="200"] Rancangan area kawasan yang akan menjadi Ibu Kota Negara baru. [PUPR][/caption]Sementara, Direktur SKSG UI, Athor Subroto menyebutkan, dinamika terjadi karena IKN telah memiliki undang-undang (UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara). Dapat dikatakan, IKN baru adalah kepastian bagi masyarakat Indonesia. "IKN Nusantara akan menjadi contoh bagaimana kota sebaiknya dikembangkan," katanya. IKN Nusantara diharapkan mencerminkan kota berkelanjutan yang memiliki konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan, Ketua Program Studi KPP Chotib Hasan menyampaikan, alasan utama pemindahan IKN ke Kalimantan Timur adalah pemerataan ekonomi yang berdampak pada pemerataan persebaran penduduk. Selain itu, krisis air bersih dan alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian di Pulau Jawa juga merupakan aspek ekologis yang melatarbelakangi perpindahan IKN. Ada lima program prioritas pemerintah saat ini, yakni pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan segala bentuk regulasi, menyederhanakan birokrasi secara besar-besaran, dan transformasi ekonomi. "Program-program tersebut berkaitan erat dengan pengembangan kawasan ekonomi di IKN baru yang melibatkan para pengusaha," katanya.

Topik:

IKN

Berita Sebelumnya

Indonesia Alami Penambahan Kasus Covid-19, DKI Penyumbang Terbanyak

Berita Selanjutnya

Menko PMK: Pernikahan Sedarah di Ponorogo Harus Dihentikan

Berita Terkait

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Nasional
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

Wapres Gibran Tegaskan Proyek IKN Terus Berjalan di Era Prabowo

24 Agustus 2025 11:03 WIB

Nasional
Istana Negara di Kota Nusantara (Foto: Ist)

DPR Soroti Minimnya Transportasi Menuju IKN

11 Agustus 2025 15:02 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB