Ketua MPR: Moderasi Beragama Penting Diterapkan

wisnu
wisnu
Diperbarui 10 April 2022 22:23 WIB
Jakarta, MI - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, moderasi beragama penting untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Ada empat alasan mengapa moderasi beragama merupakan isu yang penting. "Pertama adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang mana dengan 273 juta penduduknya menganut enam agama dan juga puluhan aliran kepercayaan. Moderasi menjadi faktor kunci terwujudnya harmoni dan kerukunan umat beragama,” ujar Bambang dalam perayaan Dharma Santi Nasional Tahun 1944 yang diikuti di Jakarta, Ahad (10/4). Alasan kedua yakni kerukunan umat beragama penting untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Membangun kerukunan beragama merupakan upaya berkesinambungan yang melibatkan banyak pihak. Kemudian, moderasi beragama penting karena kehidupan berdemokrasi menjadi kebebasan berpendapat pada segala bidang. "Diskursus pada bidang keagamaan bukan tidak mungkin akan bersinggungan terutama untuk hal sensitif," katanya. Berikutnya, Bambang mengatakan, isu moderasi beragama merupakan isu global. "Sikap intoleransi merupakan ancaman yang harus disikapi secara bersama," katanya. Banyak negara maju, kata dia, memiliki catatan kelam kekerasan atas nama agama. “Moderasi tidak dimaknai mengabaikan nilai agama, karena nilai agama melekat pada keseharian kita,” kata dia. Ketua Umum Panitia Perayaan Dharma Santi Nasional, Brigjen TNI Putra Widiastawa, mengatakan puncak perayaan Hari Suci Nyepi Saka 1944 itu mengusung tema “Aktualisasi Nilai Tat Twam Asi dalam Moderasi Beragama menuju Indonesia Tangguh”. Kegiatan yang diselenggarakan secara bauran tersebut menyajikan keindahan dan keberagaman budaya Hindu di Tanah Air. Puncak perayaan Nyepi tersebut diselenggarakan melalui sejumlah rangkaian diantaranya ritual Tawur Agung di Candi Prambanan, seminar kebangsaan dan juga sejumlah kegiatan sosial.

Topik:

MPR agama

Berita Sebelumnya

Ada Penambahan Kasus Covid, Jakarta Penyumbang Tertinggi

Berita Selanjutnya

Kata Menteri Jhonny: Demo Boleh, Tapi...

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - KTP (Foto: Istimewa)

Kolom Agama di KTP Digugat ke MK Lagi: Buku "Konflik Poso" yang Ditulis Tito Karnavian jadi Dalil Pemohon

5 September 2025 06:13 WIB

Politik
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani

Ketua MPR: Apakah Konstitusi Perlu Disempurnakan Atau Tidak?

13 Juli 2025 00:14 WIB

Politik
Ketua Badan Sosialisasi MPR, Abraham Lianto (baju hitam)

MPR: Indonesia Miliki Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

12 Juli 2025 15:25 WIB

Hukum
Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono (Foto: Dok MI)

KPK Bidik Proyek-proyek Ladang Gratifikasi Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono

4 Juli 2025 14:33 WIB

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Istimewa)

PPATK Berperan Penting Telusuri Keberadaan Investasi yang Dilakukan Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono

4 Juli 2025 00:48 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Istimewa)

PPATK akan Telusuri Transaksi Tersangka Gratifikasi Rp 17 M Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono

4 Juli 2025 00:32 WIB