Anggota DPR Minta Kompolnas Lakukan "Bersih-bersih" Internal Institusi
![elvo](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
elvo
Diperbarui
22 Agustus 2022 13:37 WIB
![Anggota DPR Minta Kompolnas Lakukan "Bersih-bersih" Internal Institusi](https://monitorindonesia.com/2022/08/IMG_20220822_110910.jpg)
Jakarta, MI - Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan "bersih-bersih" internal institusi tersebut, khususnya setelah munculnya kasus yang menjerat mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdi Sambo.
"Sebelum melakukan 'bersih-bersih' insitusi lain, Kompolnas harus lakukan 'bersih-bersih' (internal) dulu. Karena seperti yang disampaikan anggota Komisi III DPR, terjadi dispute informasi di publik (kasus Ferdi Sambo) ada kontribusi Kompolnas," kata Trimedya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia merujuk pernyataan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto setelah diumumkannya kasus kematian Brigadir J, seolah-olah menjadi juru bicara Polri. Menurut dia, pernyataan Benny tersebut tidak akan berubah kalau Ketua Kompolnas Mahfud MD tidak mengeluarkan pernyataan di akun Twitter pribadinya.
"Masa konferensi pers Karopemnas Polri tidak ada barang bukti lalu dilanjutkan Kapolres Jakarta Selatan hanya memegang kertas selembar. Hal itu yang disampaikan Benny Mamoto, bagaimana instropeksi internal Kompolnas terhadap institusi," ujarnya.
Trimedya juga mempertanyakan hubungan komisioner Kompolnas dengan pejabat Polri yang terlalu dekat bahkan menerima fasilitas kendaraan dan pengamanan dari Polri.
Menurut dia, apakah tidak ada reposisi atau periodesasi jabatan anggota Kompolnas untuk mengatasi persoalan tersebut sehingga pembenahan institusi bisa dilakukan.
"Saya tidak setuju dengan pernyataan beberapa anggota Komisi III DPR yang meminta Kapolri dinonaktifkan, karena Kapolri sudah 'on the track. Memang ada kesan lambat namun banyak faktor dan kita sudah merasakan 'goal' dari kinerja Kapolri tersebut," katanya.
Trimedya berharap Kompolnas ikut dalam penguatan pada kinerja Kapolri khusus dalam menyelesaikan kasus Ferdi Sambo sehingga ditargetkan pada bulan Oktober 2022 bisa selesai.
Dalam RDP tersebut, anggota Komisi III DPR Habiburokhman mempertanyakan sikap Mahfud terkait bocoran motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J oleh mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.
Menurut dia, Mahfud lebih baik membuka motif tersebut apabila benar-benar telah mengetahui agar tidak menjadi informasi liat di publik.
"Terkait motif setiap hari kita dengar motif tindak pidana, Ketua Kompolnas mengaku mendapat bocoran soal motif, ini se-Indonesia ribut karena motif. Tembak menembak, ada pelecahan, tanggung pak dibuka saja kalau pak Kompolnas mendapatkan info soal bocoran motif tersebut," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga mempertanyakan pernyataan Mahfud terkait "kerajaan" Sambo yang sangat berkuasa seperti "mabes" di dalam mabes.
Dia mengatakan, di luar konteks "obstruction of justice" yang sudah jadi perkara, seperti apa kelompok itu bagaimana kekuasaannya.
"Apakah sebelum permasalahan pembunuhan itu mencuat, apakah yang sudah dilakukan Kompolnas selaku pengawas eksternal," ujarnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Hukum
![Kominfo Serahkan Pengusutan Pengendali Judol Inisial T ke Polri, Alasannya Begini Ilustrasi - Pengendali Judi Online (Foto: MI/Net/Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pengendali-judi-online.webp)
Kominfo Serahkan Pengusutan Pengendali Judol Inisial T ke Polri, Alasannya Begini
26 Juli 2024 23:39 WIB
Hukum
![Bareskrim Polri Periksa 22 Saksi Korupsi PJUTS Kementerian ESDM Rp 64 Miliar Bareskrim Polri (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/bareskrim-polri.webp)
Bareskrim Polri Periksa 22 Saksi Korupsi PJUTS Kementerian ESDM Rp 64 Miliar
26 Juli 2024 23:11 WIB
Hukum
![Pakar Hukum Dorong Mabes Polri Tertibkan Tambang Galian C Ilegal di Banten dan Jabar Kegiatan usaha tambang galian C diduga ilegal makin marak di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kegiatan-usaha-tambang-galian-c-diduga-ilegal-makin-marak-di-wilayah-provinsi-jawa-barat-dan-banten.webp)
Pakar Hukum Dorong Mabes Polri Tertibkan Tambang Galian C Ilegal di Banten dan Jabar
26 Juli 2024 14:20 WIB
Nasional
![Gubernur Akpol Lantik 100 Perwira Polri SIPSS 2024, Termasuk Dua Imam Katolik Foto bersama usai acara pelantikan 100 Perwira Polri dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Gelombang I Tahun Anggaran 2024 (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/foto-bersama-usai-acara-pelantikan-100-perwira-polri-dari-sekolah-inspektur-polisi-sumber-sarjana-sipss-gelombang-i-tahun-anggaran-2024-foto-dok-mi.webp)
Gubernur Akpol Lantik 100 Perwira Polri SIPSS 2024, Termasuk Dua Imam Katolik
26 Juli 2024 00:13 WIB