Optimis Mampu Hadapi Krisis Global, Banggar DPR Desak Pemerintah Tetap Sediakan Fiscal Buffer

elvo
elvo
Diperbarui 22 Agustus 2022 19:21 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu terlalu khawatir dengan dampak konflik China dan Taiwan terhadap perekonomian Tanah Air. Menurutnya, selain masih memiliki cadangan devisa (saving) yang memadai dan menguatnya harga sejumlah komoditas, kebijakan pemerintah yakni automatic adjustment diperkirakan mampu meredam potensi krisis akibat dampak krisis ekonomi global. "Banyak orang meragukan apakah negara kita bisa bertahan dari hantaman krisis global. Padahal ekonomi kita justru paling bisa bertahan dibanding negara lain. Kita tak khawatir pecahnya perang China-Taiwan," ucap Cucun dalam diskusi bertajuk Mampukah Arsitektur APBN 2023 Menghadapi Gelapnya Ekonomi Dunia di ruangan Fraksi PKB, Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/8/2022). Cucun menegaskan, Fraksi PKB DPR mengapresiasi penerapan automatic adjustment dalam penyusunan kebijakan fiskal tahun 2023. Namun, katanya, pemerintah tetap harus mempertahankan jaringan pengaman sosial agar masyarakat tidak terlalu terdampak dari dengan potensi krisis yang ada. Dia mengakui salah satu kebijakan pemerintah yang tidak dapat terhindarkan natinya adalah penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi itu tak dapat dihindarkan karena menyesuaikan dengan kondisi harga minyak mentah global yang terus naik. Adapun, kebijakan automatic adjustment saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, tepatnya pada pasal 28 ayat 2. Kebijakan diterapkan untuk menggantikan langkah refocusing anggaran. "Fraksi PKB mendesak pemerintah tetap menyediakan fiscal buffer yang memadai dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan fiskal dengan penerapan automatic adjustment secara cepat dan akuntabel untuk memastikan kita tidak kebingungan jika sewaktu-waktu terjadi situasi darurat baik akibat pandemi atau faktor lain," kata Cucun. Menurutnya, penerapan kebijakan itu akan membuat pengelolaan fiskal lebih fleksibel sehingga anggaran negara bisa dengan cepat dialokasikan untuk meminimalkan dampak distortif dari situasi pandemi. Dalam kebijakan fiskal 2023, lanjut Cucun, pemerintah harus mampu meningkatkan pendapatan negara melalui implementasi reformasi perpajakan tahun 2023 dengan didukung pelaksanaan UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).**

Topik:

BBM DPR RI krisis global Banggar

Berita Sebelumnya

Update Kasus Covid-19 di Indonesia, 22 Agustus 2022 : Kini Menurun Lagi

Berita Selanjutnya

Profil dan Biodata Winny Charita, Istri Komjen Agung Budi Maryoto

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari. (Dok. MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Pastikan Kesiapan Produksi Etanol Sebelum Terapkan E10

9 Oktober 2025 12:54 WIB

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

6 Oktober 2025 20:52 WIB

Ekonomi
Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar (Foto: Dok MI)

Kelangkaan BBM SPBU Swasta, Komisi XII DPR Beber Anomali Kebijakan ESDM

6 Oktober 2025 19:26 WIB

Nasional
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (Dok. MI)

Mardani Ali Sera: Pemilu Suriah Jadi Langkah Menuju Stabilitas dan Persatuan Bangsa

6 Oktober 2025 14:22 WIB

Hukum
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko (Foto: Istimewa)

Legislator Dorong Penegakan Hukum Jika Ada Pelanggaran Dalam Peristiwa Ambruknya Ponpes Al Khoziny

6 Oktober 2025 12:45 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita. (Dok.MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

5 Oktober 2025 19:01 WIB