MPR: PPHN Akan Jamin Kesinambungan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

John Oktaveri
John Oktaveri
Diperbarui 19 Oktober 2022 17:02 WIB
Jakarta, MI - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan lembaga negara tersebut sudah memasuki tahap akhir pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan rancangan keputusan MPR atas substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai road map pembangunan jangka panjang. Menurutnya, road map itu dapat memastikan berbagai proyek pembangunan, seperti IKN Nusantara, tetap dijalankan dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya. "Dari kajian Badan Pengkajian MPR, bentuk hukum paling ideal terhadap PPHN yakni berupa Ketetapan MPR. Bukan melalui undang-undang yang masih dapat dibatalkan ditengah jalan oleh Perppu, maupun di judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ujar politisi yang karab disapa Bamsoet tersebut kepada wartawan, Rabu (19/10. Ketetapan MPR dengan kedudukan dibawah Undang-Undang Dasar, akan memberikan kekuatan hukum yang sangat kuat terhadap PPHN. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta pimpinan MPR menyiapkan perangkat hukum berupa Ketetapan MPR apabila masih ada masyarakat ataupun investor yang masih ragu terhadap regulasi yang memberikan jaminan kepastian terhadap kesinambungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. "Sehingga siapapun yang terpilih menjadi presiden menggantikan Presiden Joko Widodo pasca Pemilu 2024, tetap memiliki tanggungjawab melanjutkan pembangunan IKN Nusantara," ujar Bamsoet. Dengan demikian para duta besar, diplomat, dan investor yang seringkali mempertanyakan kepastian pembangunan IKN Nusantara, tidak perlu ragu dalam berinvestasi di pembangunan IKN Nusantara. Dia menegaskan dengan diatur dalam PPHN sebagai program pembangunan jangka panjang hingga 20 sampai 30 tahun kedepan, pembangunan IKN Nusantara dipastikan tidak akan mangkrak atau berhenti hanya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saja. Mantan ketua DPR RI ke-20 itu meyakini dengan adanya PPHN dengan bentuk hukum Ketetapan MPR, para investor akan semakin yakin untuk berinvestasi dalam berbagai proyek pembangunan IKN Nusantara. "Dukungan para investor sangat penting, mengingat pemerintah hanya membangun sekitar 20 persen dari keseluruhan proyek pembangunan IKN Nusantara. Sisanya sekitar 80 persen dilakukan sektor swasta, katanya. "Sektor swasta dapat terlibat dalam investasi pembangunan di financial center, health care center, education center, housing area, hingga tourism area. Untuk mewujudkannya, pemerintah tidak bisa sendirian, melainkan butuh sinergi, kolaborasi, dan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya dari sektor swasta," sambung Bamsoet. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan, tanpa adanya PPHN seperti yang terjadi pasca reformasi, menyebabkan pembangunan berjalan secara sporadis. "Terkesan tanpa ada arah dan kepastian yang jelas," katanya.

Topik:

MPR IKN

Berita Sebelumnya

Menaker Sebut Ijazah Tak Penting untuk Cari Kerja, Praktisi Hukum: Harus Ada Jaminan!

Berita Selanjutnya

Aiman Witjaksono Pamit dari Kompas TV, Ternyata Ini Alasannya!

Berita Terkait

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Nasional
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

Wapres Gibran Tegaskan Proyek IKN Terus Berjalan di Era Prabowo

24 Agustus 2025 11:03 WIB

Nasional
Istana Negara di Kota Nusantara (Foto: Ist)

DPR Soroti Minimnya Transportasi Menuju IKN

11 Agustus 2025 15:02 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB