5 Ribu Data Kasus Pelanggaran HAM di Aceh Diserahkan ke Mahfud MD

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 4 Maret 2023 09:30 WIB
Jakarta, MI - Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar menyerahkan 5.000 data kasus pelanggaran HAM di Aceh kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Data tersebut bersumber dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). "Kita minta segera ada tindaklanjut dari negara terhadap tiga kasus yang telah ada pengakuan dari presiden, dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang terjadi di Aceh di masa lalu," kata Malik dalam keterangannya, Jumat (3/3). Menurut Malik, di luar 5.000 itu, masih banyak lagi kasus yang sedang dikumpulkan datanya. Ia mengatakan pelanggaran HAM di Aceh juga terjadi pasca damai salah satunya kasus pembantaian di Atu Lintang, Takengon, Aceh Tengah. Pasca kejadian Atu Lintang, Malik mengaku turun langsung ke lokasi untuk meredam suasana yang semakin memanas. "Kita sangat komit dengan perdamaian ini, dan kita juga ingin Pemerintah Pusat komit dengan apa yang telah diatur dalam MoU Helsinki dan UUPA," kata Malik. Sementara itu, Ketua DPR Aceh Saiful Bahri mengungkapkan, pihaknya akan menggelar pertemuan lanjutan terkait kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. "InsyaAllah, Presiden akan membuat launching pemulihan korban konflik yang akan dimulai dari Aceh. Yang kita ketahui bersama bahwa pelanggaran HAM berat di Aceh bukan hanya tiga titik, tetapi pelanggaran HAM di Aceh lebih banyak lagi," ujarnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Adapun tiga di antaranya terjadi di Aceh, yakni peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Pidie 1998, peristiwa Simpang KAA di Aceh Utara 1999 dan peristiwa Jambo Keupok di Aceh Selatan 2003.

Topik:

Mahfud MD pelanggaran ham pelanggaran ham aceh

Berita Sebelumnya

Dear PNS dan ASN, Dilarang Keras Pamer Harta!

Berita Selanjutnya

Dari Sekian Kasus Kebakaran Pertamina, Kilang Minyak Cilacap Cetak Rekor

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

23 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

Purbaya Ditantang Usut Korupsi Emas 3,5 Ton & TPPU Rp189 T di Bea Cukai, PPATK Bereaksi!

11 Oktober 2025 14:28 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

Tanggapan Dasco soal Mahfud MD Masuk Komite Reformasi Polri: Tokoh yang Kredibel

24 September 2025 19:57 WIB

Nasional
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (Foto: Ist)

Istana Soal Mahfud MD Join Tim Reformasi Kepolisian: Insyaallah Beliau Bersedia

23 September 2025 14:48 WIB

Monitor Hukum
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kasus Rp 349 T "Warisan" Srimul: Pencetus Satgas TPPU "Tiarap", PPATK Tak Transparan!

12 September 2025 21:36 WIB