Pengamat: Sangat Wajar Jika Mahfud MD Meminta KPK Periksa Penggunaan Anggaran KPU

Jakarta, MI - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meyakini kritikan-kritikan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memiliki sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. 

Mahfud kata Fernando, sebagai seorang akademisi yang juga memiliki keahlian dalam bidang hukum dan beberapa kali mengisi jabatan penting di republik ini, tentu memiliki banyak sumber informasi yang valid. 

"Sangat mungkin Mahfud MD memiliki sumber informasi lain yang dapat dipercaya selain dari berita dan Podcast Abraham Samad SPEAK UP," kata Fernando saat dihubungi Monitorindonesia.com Sabtu (13/7/2024). 

Sebab itu kata dia, sangat wajar apabila Mahfud meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami dugaan-dugaan tersebut.

"Sehingga sangat wajar kalau Mahfud meminta KPK melakukan pemeriksaan terhadap anggaran KPU karena belakangan lembaga penyelenggara pemilu tersebut mendapatkan sorotan dari masyarakat karena pada saat Rapat dengan Komisi II DPR RI dibongkar tentang dugaan berbagai pemborosan anggaran negara oleh komisioner KPU," ujar Fernando. 

Apalagi lanjut dia, pada rapat Komisi II DPR RI tersebut diungkap dugaan gaya hidup mewah para Komisioner KPU dengan difasilitasi 3 mobil dinas dan ada penggunaan Jet Pribadi ketika melakukan perjalanan dinas.

"Terakhir pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari oleh DKPP karena kasus pelecehan seksual dan sangat mungkin terjadi penyalahgunaan jabatan dan anggaran," sambungnya. 

Sehingga kata Fernando, sangat wajar apabila masyarakat termasuk Mahfud MD menaruh ketidak kepercayaan kepada orang-orang yang mengisi jabatan komisioner di lembaga penyelenggara pemilu itu. 

"Ketika ada ketidak percayaan oleh masyarakat termasuk Mahfud MD terhadap KPU dalam melaksanakan Pilkada serentak 2024 dampak dari perilaku komisionernya," tukasnya. 

Kendati begitu, Fernando mengaku tak sepakat jika seluruh Komisioner KPU diganti sebelum Pilkada yang justru akan berdampak mengganggu tahapan Pilkada dan sangat mungkin akan tertunda.

"Saya berharap pengawasan KPU oleh DPR dan Bawaslu lebih dimaksimalkan agar bisa terlaksana Pilkada serentak berkualitas dan berlangsung dengan baik," jelasnya. 

Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud MD berbicara lantang agar KPK mengusut penggunaan anggaran negara di KPU. Pasalnya, penggunaan uang negara di lembaga tersebut dinilai tak wajar, di mana setiap komisioner KPU mendapat fasilitas 3 mobil mewah, penyewaan jet pribadi, hingga gratifikasi asusila.

"Ketika dalam persidangan DKPP ditemukan fakta pemanfaatan fasilitas negara oleh Hasyim dan komisioner-komisioner KPU untuk melakukan tindakan amoral, maka perlu diusut oleh lembaga anti rasuah," ujar Mahfud dalam sebuah podcast di kanal YouTube pribadinya dengan judul "Terus Terang Mahfud Kasus Asusila Ketua KPU dan Kemungkinan Ancaman Pidana", beberapa waktu lalu. 

Menurut Mahfud, apabila komunikasi asmara itu menggunakan uang-uang negara, dan tidak dalam rangka tugas negara tapi dibuat seakan-akan tugas negara, maka KPK menurutnya harus turun tangan menyelidiki biaya komisoner KPU selama ini.

"Kalau ada penghambur-hamburan uang yang tidak semestinya harus diproses pidana. Sesudah peristiwa Hasyim dipecat, berita-beritanya kan mengejutkan tuh," tandas Mahfud.