Yana Mulyana Kena OTT KPK, Sekda Ditunjuk Jadi Plh Wali Kota Bandung

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 15 April 2023 17:05 WIB
Jakarta, MI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna menjadi Plh (Pelaksana harian) Wali Kota Bandung. Ema ditunjuk usai Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. "Saya sudah konsultasi kepada Pak Mendagri. Untuk sementara, sesuai dengan aturan, plh-nya Pak Sekda (Kota Bandung), yaitu posisi tertinggi di birokrasi," kata Ridwan di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Sabtu (15/4). Pria yang akrab disapa Emil itu mengaku sudah bertemu dengan Ema Sumarna untuk memastikan pelayanan publik di Bandung tidak terganggu. "Tadi saya ke sana (bertemu Sekda) juga menitipkan pelayanan publik warga Bandung. Insyaallah tidak akan terganggu karena sudah saya arahkan Sekda Kota Bandung, Pak Ema untuk segera mengambil keputusan. Apalagi menjelang mudik Lebaran, butuh koordinasi lapangan yang luar biasa," ungkapnya. Emil juga mengaku sedih dan prihatin dengan kondisi Pemerintah Kota Bandung dengan kejadian tertangkapnya Yana Mulyana. "Sebagai gubernur, saya sangat prihatin. Sebagai mantan wali kota Bandung, saya sangat sedih, susah diceritain. Sebagai kedinasan sangat prihatin, sebagai pribadi yang dulu urusin Bandung, dulu mereformasi segala rupa, sangat-sangat sedih," ucapnya. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dan sejumlah pihak lainnya, pada Jumat (14/4). Penangkapan itu terkait dengan suap proyek pengadaaan CCTV dan penyedia jaringan internet. “KPK, pada Jumat (14/4/2023) telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang sedang melakukan tindak pidana korupsi,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Sabtu (15/4). Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk pecahan rupiah. Sementara itu, tim KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Yana dan delapan orang lainnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Yana Mulyana dan delapan orang lainnya.

Topik:

KPK Gubernur Jawa Barat Wali Kota Bandung Sekda Kota Bandung

Berita Sebelumnya

Ini Jadwal Buka Puasa Hari Ini Sabtu 15 April 2023!

Berita Selanjutnya

Lewat Aplikasi Travoy, Pemudik Dapat Informasi Terkini Jalan Tol

Berita Terkait

Hukum
Tersangka korupsi Tapsen mengenakan rompi tahanan KPK (Foto: Dok MI)

Reksa Dana Rp800 M Korupsi Taspen segera Dieksekusi

3 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Motif Dibalik Pembagian Kuota Haji Tambahan

10 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Peran dan Keuntungan PT LCM di Kasus Pengelolaan Anoda Logam PT Antam

13 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Arie Prabowo Ariotedjo (Foto: Dok MI/Istimewa)

KPK Ulik Peran Ayah Eks Menpora Dito dalam Kerja Sama Antam-Loco Montrado

14 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Bongkar Korupsi Anoda Logam Rp 100 M, KPK Periksa Eks Staf Marketing Antam Deny Mardiana

14 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Korupsi Antam Rp 100 M, KPK Periksa Komisaris PT Indonesia Aluminium Alloy Denstra Rahma

14 jam yang lalu