Presiden Jokowi: Bangun Food Estate Tak Semudah Bapak Ibu Bayangkan

Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dalam membangun food estate atau lumbung pangan tidak semudah yang dibayangkan masyarakat. Menurut orang nomor satu di Indonesia ini, food estate digagas demi mengantisipasi krisis pangan. "Supaya tahu, membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang bapak ibu bayangkan. Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan," kata Jokowi menanggapi kritik yang layangkan PDI Perjuangan yang menyebut food estate berpeluang mengarah pada kejahatan lingkungan, Jum'at (18/8). Jokowi pun meminta agar berhati-hati mulai dari sekarang. Sebab menurutnya semua negara sedang menghadapi krisis pangan. "Wheat, gandum. Problem di semua negara. Yang makan gandum, semuanya masalah sekarang ini problem," ungkap Jokowi. Jokowi menambahkan, bahwa penanaman pertama biasanya berpeluang gagal dan mesti menunggu kesempatan berikutnya agar kondisi normal sesuai dengan harapan. "Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga baru biasanya keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal," beber Jokowi. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai penerapan proyek food estate di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyimpang. Menurut Hasto, proyek tersebut mangkrak dan diduga disalahgunakan. Hasto mengklaim kini proyek itu hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun. "Jadi kebijakan dari bapak presiden itu bagus. Hanya implementasinya buruk. Sama dengan infrastruktur itu bagus implementasinya baik, nah di sini kebijakannya bagus implementasinya tidak baik," ujar Hasto, Kamis (17/8). Adapun proyek food estate adalah program Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepimpinannya. Proyek itu di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo. Food estate pun masuk proyek prioritas strategis nasional mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022. (Wan)