DPR Berharap Presiden Prabowo Subianto Batalkan Status PSN PIK 2 dan BSD

Jakarta, MI - Penetapan Presiden Jokowi alias Mulyono atas Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan BSD sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dikecam kalangan politisi Senayan. Penetapan PIK 2 dan BSD sebagai PSN sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu.

"Saya kira ini bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu. Karena itu kebijakan ini harus ditolak agar tidak menjadi pembenaran bagi penyelenggara negara berikutnya," ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto seperti dikutif, Minggu (29/9/2024).

Muliyanto pun meminta masyarakat mengawal penetapan status PSN tersebut agar DPR dan Pemerintah segera mengevaluasi penetapan ini. Hingga selanjutnya membatalkan dan mengganti dengan proyek lain yang lebih penting.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu, proyek PSN itu milik swasta yang dibangun untuk kepentingan komersil sehingga tidak patut mendapat bantuan APBN. Ia pun minta Pemerintah memprioritaskan program lain yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Bukan hanya bermanfaat bagi segelintir pengusaha saja.

Dia juga mengaku heran apa pertimbangan Pemerintah memasukan proyek PIK 2 dan BSD sebagai PSN. Kalau mau balas budi politik tidak elok menggunakan APBN. 

"Kasihan masyarakat. Apalagi tanah-tanah masyarakat dilaporkan dibeli paksa dengan harga murah," ujar Mulyanto. Dia mendesak Calon Bupati Tangerang dan Calon Gubernur Banten membela kepentingan rakyatnya untuk mampu mendesak Pemerintah membatalkan PSN ini.

Isu ini harus menjadi perhatian publik agar Pemerintah tidak semena-mena menetapkan proyek komersil milik swasta sebagai PSN. Dia menilai penetapan PIK 2 sebagai PSN sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu. Karena itu kebijakan ini harus ditolak agar tidak menjadi pembenaran bagi penyelenggara negara berikutnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subanto akan dilantik menjadi Presiden ada Oktober 2024. Presiden Prabowo bisa menganulir penetapan tatrus PSN tersebut demi kepentingan masyarakat luas.[Lin]