Bandara "Setan IMIP": Pukulan Telak Jokowi dan Kelompok Politiknya

Jakarta, MI - Polemik bandara "setan" PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menjadi pukulan telak bagi mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) dan kelompok politiknya.

Soalnya, bandara itu dibangun dan beroperasi bebas pada saat Jokowi berkuasa. Meski Partai Solidaritas Indonesia (PSI), telah memberikan klarifikasi bandara yang diresmikan Jokowi adalah Bandara Morowali yang berbeda dari bandara IMIP.

“Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bandara itu dibangun dan beroperasi bebas saat Jokowi berkuasa. Tsunami sentimen negatif tetap saja akan menyerang kelompok Geng Solo beserta PSI-nya,” kata Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, Minggu (30/11/2025).

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan bahwa Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT IMIP itu. "Bandara yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku. Memang ada dua bandara di sana; satu milik negara, satu milik swasta. Pihak-pihak tertentu sengaja memanipulasi fakta,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman, Rabu (26/11/2025).

Sementara Jokowi sendiri memastikan bahwa ia tidak pernah meresmikan Bandara IMIP Morowali. “Enggak-enggak, saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, enggak pernah,” kata Jokowi kepada wartawan di kediaman pribadinya di Solo pada Jumat (28/11/2025).

Dia mengatakan bahwa yang diresmikan ketika menjabat sebagai Presiden RI itu bukan Bandara IMIP, melainkan Bandara Maleo yang terletak di Morowali.

“Saya, seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali itu yang membangun pemerintah. Tapi tahunnya kapan dah lupa,” jelas dia.

Menurut Jokowi, bandara yang diresmikannya itu merupakan milik pemerintah. Sedangkan Bandara IMIP yang sedang menjadi polemik itu bukan merupakan milik pemerintah. “Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta itu,” tegasnya.

Sementara itu terkait ramainya kabar yang menyebutkan bahwa dirinya sebagai pihak yang meresmikan bandara tersebut, Jokowi pun dengan penuh sabar mengatakan bahwa hal yang tidak baik itu selalu disangkutpautkan dengannya. “Ya semuanya kan hal yang tidak baik ditariknya ke saya,” katanya.

Sebelumnya, temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai bandara PT IMIP di Morowali yang beroperasi tanpa kehadiran Bea Cukai dan Imigrasi memicu kekhawatiran soal potensi “negara dalam negara”.

Bandara tersebut diresmikan pada 2018 dan beroperasi di kawasan industri milik investor asing. 

Sementara mantan pejabat BUMN Muhammad Said Didu mengungkap ada dua bandara serupa yang memiliki izin khusus penerbangan internasional berdasarkan Kepmenhub KM 38/2025.

Kedua bandara itu berada di Halmahera Tengah dan Pelalawan, dengan kepemilikan perusahaan asing dan nasional. Izin tersebut memungkinkan penerbangan langsung ke luar negeri untuk penumpang maupun kargo, sehingga dinilai berisiko bagi pengawasan negara.

Ia meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan pencabutan izin tersebut demi keamanan dan efisiensi, karena negara harus menempatkan petugas di bandara-bandara khusus itu hanya untuk melayani kepentingan korporasi besar.