Jokowi Disebut Cuci Tangan di Polemik Bandara "Setan" IMIP

Jakarta, MI - PDIP menilai bantahan dari mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi soal peresmian Bandara IMIP adalah bentuk cuci tangan.

“Pernyataan itu merupakan bentuk cuci tangan yang menggelikan. Kalau kita baca berita PT IMIP itu kan diresmikan oleh Jokowi 2015 salah satu fasilitas dari PT tersebut adalah bandara jadi ada orang yang meresmikan PT tapi tidak aku meresmikan bandara nya ini barat ada orang yang meresmikan mall tapi bilang saya tidak meresmikan toiletnya padahal itu bagian dari fasilitas di area tersebut,” kata Guntur Romli, Senin (1/12/2025).

Menurutnya pemerintah sudah mencabut izin internasional bandara tersebut bisa diapresiasi tapi tindakan tersebut dinilai belum cukup.

“Harus dilakukan investigasi, siapa saja pihak-pihak yang diuntungkan apakah bisa disebut selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu kecolongan. Jadi tidak perlu dengarkan cuci tangan Jokowi yang setiap hari kerjanya klarifikasi,” jelas Guntur.

Sebelumnya di Solo pada 28 November 2025, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah ikut meresmikan bandara tersebut. Pada tahun 2018 Jokowi mengaku bandara yang diresmikan adalah Bandara Maleo di Morowali.

Adapun Keberadaan Bandara "setan" PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, belakangan memicu polemik di Tanah Air. Bandara ini disebut beroperasi tanpa kehadiran petugas resmi negara, seperti bea cukai dan imigrasi.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menyebut bandara tersebut sebagai sebuah “anomali” karena tidak memiliki perangkat negara yang semestinya hadir di fasilitas penerbangan. Ia menyoroti hal tersebut menimbulkan adanya celah regulasi yang berpotensi menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi hingga stabilitas nasional.

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” ujarnya mengutip keterangan resmi Kemhan, Kamis (20/11/2025).

Pernyataan ini disampaikan Sjafrie saat melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah, yang diisi dengan simulasi pertahanan terintegrasi TNI. Kunjungan ini berfokus pada uji kesiapan prosedur pengamanan kedaulatan negara, terutama di area Objek Vital Nasional (Obvitnas) seperti Bandara PT IMIP, yang terletak dekat dengan jalur laut strategis (ALKI II dan III).

Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi tidak adanya otoritas dan layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di kawasan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.

"Setahu saya, anak buah saya enggak ada di sana [kawasan Bandara PT IMIP], tapi akan saya cek lagi," ucapnya usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

Purbaya menyebut Kementerian Keuangan siap mengirimkan personel apabila memang ada permintaan terkait pengerahan petugas Kemenkeu di Bandara PT IMIP. "Begitu diminta, saya akan kirim orang ke sana. Sesuai permintaan, begitu ditugaskan, kami taruh di sana," tutur dia.

Sementara Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana pun angkat bicara. Dia menegaskan, bandara yang dikelola PT IMIP sudah terdaftar. Namun, untuk penguatan kontrol terhadap otoritas bandara, Kemenhub sudah menerjunkan personel dari lintas kementerian/lembaga (K/L), mulai dari Ditjen Bea dan Cukai, Kepolisian, hingga Kemenhub sendiri di Bandara PT IMIP.

“Terdaftar, Itu sudah terdaftar. Nggak mungkin bandara nggak terdaftar. Ada, ada, kemarin kami sudah tempatkan [personel] di sana. Jadi, itu sudah ada perizinan dari negara dan memang ada cara mengontrol dari itu sudah ada. Dan kemarin diperkuat dengan kehadiran personel dari lintas terkait,” jelasnya menjawab awak media, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

Dengan sudah adanya izin dan koordinasi lintas sektor, Suntana memastikan bahwa Bandara yang dikelola PT IMIP bukan bandara ilegal. Bahkan, sistem pengawasan terhadap otoritas bandara juga tetap dilaksanakan oleh Kemenhub, kendati sebelumnya tidak menempatkan personel di bandara itu.

Di kesempatan berbeda, Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Muda Palito Sitorus, mengatakan sejauh ini pihaknya belum memantau adanya aktivitas keluar ataupun masuknya pesawat asing di bandara swasta milik PT IMIP.

"Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan-pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari internal saja," kata Palito saat ditemui awak media di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).

Meski tidak menunjukkan aktivitas pesawat dari luar negeri, Palito memastikan pihaknya akan tetap memperkuat pengawasan di bandar udara kelolaan IMIP. Jika ada temuan adanya aktivitas pesawat tidak berizin di bandara IMIP, Palito memastikan pihaknya akan menindak tegas pesawat tersebut.