DPD APTRI Desak Pemerintah Cabut Izin 2 Pabrik Gula di Jatim

mbahdot

Diperbarui 18 Juni 2021 00:33 WIB

DPD APTRI Desak Pemerintah Cabut Izin 2 Pabrik Gula di Jatim

Jakarta, Monitorindonesia.com- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Timur, Sunardi Edy Sukamto mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi keberadaan dua pabrik gula yang ada di Jatim. Edy menilai keberadaan dua pabrik gula tersebut yang seharusnya dapat membantu pemerintah dalam hal program swasembada gula, justru memiliki tujuan lain. "Dengan berdirinya 2 pabrik gula baru di Jawa Timur ijinnya Gula Kristal Putih (GKP) berbasis tebu (wajib memiliki tanaman tebu sendiri) namun faktanya selama hampir 5 tahun terakhir ternyata tidak menepati janji untuk menyiapkan kebun dan tanamannya sendiri, justru keberadaannya hanya memindah giling tebu yang sudah ada dan bermitra dengan Pabrik Gula sebelumnya dan di gunakan sebagai kedok untuk mendapatkan Comissioning Import Raw sugar," ungkap Edy dalam keterangan tertulis, Kamis (17/06/2021). Padahal, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap dengan adanya pabrik gula baru bisa berswasembada gula. "Namun faktanya tidak menambah jumlah luas tanam dan hablur gula malah mematikan Pabrik gula yang sudah ada," beber Edy. Edy juga berharap agar DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi secara komprehensif terkait keberadaan 2 Pabrik gula baru di Jatim. "Sebaiknya dievaluasi perijinan dan operasionalnya bahkan kalau perlu di cabut, karena sampai dengan saat ini tidak menanam tebu untuk kebutuhan pabriknya akan tetapi mengambil tebu dari para petani yang sudah bermitra dengan Pabrik-Pabrik gula yang sudah ada sebelumnya dengan klaim mitra dan membeli tebu dengan harga mahal tidak sesuai fakta dilapangan dengan menyiapkan emplacement untuk antrean truk muatan tebu sebagai data visual klaim tebu sendiri supaya mendapatkan ijin import Raw sugar baik commissioning ataupun penugasan," ungkapnya. #DPD APTRI-Pemerintah-Izin Pabrik Gula Jatim "Kami menegaskan kepada pemerintah jika serius ingin swasembada gula baik industri maupun konsumsi, maka 2 Pabrik gula Rafinasi tersebut harus segera dievaluasi perijinan dan keberadaannya dengan mewajibkan untuk memenuhi bahan baku produkşinya dari tebu tanamannya sendiri," tegasnya. Edy juga menegaskan, pihaknya tidak akan mempersoalkan 2 pabrik gula baru asalkan sesuai dengan ijin usahanya dan memenuhi syarat. "Kalau syarat tidak di penuhi dan bikin gaduh mengambil tebu dari daerah-daerah sekitar yang sudah ada pabriknya, kan menipu dan melenceng. Hak kami meminta pada pemprov dan DPRD bahkan pusat untuk evaluasi dan bahkan bila perlu ijinnya di cabut," tandasnya. Sangat disesalkan, lanjut Edy, adanya suara-suara sumbang yang dilontarkan sejumlah anggota DPRD Jatim terhadap asosiasinya yang menuding adanya bantuan dana dari pihak tertentu yang diberikan kepada asosiasinya. "Saya kira sangkaan DPRD Jatim itu tak masuk akal dan tak memiliki dasar apalagi bukti yang kuat. Suara keresahan kita bukanlah pesanan pihak manapun apalagi kita APTRI dianggap dapat anggaran. Saya kira itu mengada-ngada," tandasnya. "Justru kami ini heran ada kegaduhan dan ketimpangan mengapa mereka (DPRD Jatim) diam dan ada apa juga di biarkan, bahkan minta ijin raw sugar untuk gula rafinasi dan justru malah siap mengawal dan mengatakan Permemperin no 3 2021 berbahaya untuk pengusaha dan industri mamin di Jatim," tambahnya. Yang jelas, sambung Edy, sikap asosiasinya terhadap keberadaan Permenperin 03/2021 sebagai wujud bahwa aturan tersebut memang relevan untuk kemudian diterapkan ditengah industri gula tanah air khususnya di Jatim yang memang perlu dibenahi. "Apa yang kita upayakan adalah meluruskan maksud dan tujuan Permenperin no 3/2021 adalah instrument pemerintah untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan gula nasional baik Rafinasi dan konsumsi sesuai peruntukannya," tegasnya. #DPD APTRI-Pemerintah-Izin Pabrik Gula Jatim Ketua DPD APTRI itu menilai, tudingan APTRI dapat anggaran dari pihak tertentu sangat tidak logis. "Siapa yang akan ngasih. Apa alasan logis mereka ngasih BUMN maupun RNI, yang perlu di curigai adalah ada apa DPRD mati-matian bela KTM dan RMI itu swasta," sindirnya. "Sementara pabrik yang ada milik BUMN dengan banyaknya stakeholder terlibat dan masyarakat yang bekerja di dalamnya malah nasibnya di abaikan dan kita berjuang dari dulu untuk petani. Mana ada DPRD membela petani sampai ke istana yang ada menonton," sambungnya. Edy memandang bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar karena pada posisi dan versinya masing-masing. "Namun kami adalah petani dan pabrik, ibaratnya seperti ikan dan air yang perlu perlindungan untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, saling membutuhkan bukan untuk tipu menipu. Wakil rakyat tempat kita mengadu namun bukan hak kami memaksa mereka untuk membela kami, saat menjabat mungkin mereka tidak butuh dengan rakyat," pungkasnya.[Rob] #DPD APTRI-Pemerintah-Izin Pabrik Gula Jatim

Topik:

Pemerintah DPD APTRI Izin Pabrik Gula Jawa Timur

DPD APTRI Desak Pemerintah Cabut Izin 2 Pabrik Gula di Jatim

Berita Sebelumnya

HUT Bhayangkara Ke-75 Polres Lamteng Sediakan Lapak Vaksinasi Massal

Berita Selanjutnya

Komisi I DPRD Bekasi Usul Penambahan Kursi DPRD di Pemilu 2024

Berita Terkait

Jadi Tersangka Kasus Dana Hibah, Anggota DPRD Jatim Hasanuddin Ajukan Praperadilan Lawan KPK

Santri Ikut Dilibatkan saat Pengecoran Musalah Ambruk di Ponpes Al Khoziny

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Ahok: Kedukaan Ini Tidak Akan Terjadi Kalau Pendemo Diterima DPR dan Pemerintah

Usia Jamaah Haji Disepakati, DPR-Pemerintah Tetapkan Batas Minimal 13 Tahun

Sahroni Desak APH Usut Aktor Culas Dibalik Menumpuknya Gula Petani Lokal Gudang Jatim

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K