Cegah Korupsi dan Gratifikasi, Pemprov Riau Terbitkan Surat Edaran

Adelio Pratama

Diperbarui 27 Agustus 2021 06:56 WIB

Cegah Korupsi dan Gratifikasi, Pemprov Riau Terbitkan Surat Edaran

Pekanbaru, Monitorindonesia.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 170/SE/2021 tentang Laporan Penerimaan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. "SE tersebut sebagai upaya membangun budaya kerja antikorupsi dan gratifikasi.," kata Kepala Inspektorat Darah Provinsi Riau Sigit Juli Hendriawan kepada wartawan, di Pekanbaru, Kamis (26/8/2021). Dia mengatakan, dalam SE tersebut sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa gratifikasi yang dapat dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) meliputi pertama, uang terima kasih dari pihak ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan pejabat/pegawai. Kedua, hadiah dalam arti luas, seperti uang, fasilitas, akomodasi dari pihak ketiga yang diakui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan pejabat/pegawai. Ketiga, uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima pejabat/pegawai selaku panitia pengadaan barang dan jasa dan penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang diajukan. "Gratifikasi yang dapat dianggap suap juga berupa uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima pejabat/pegawai dari pihak ketiga sebagai hadiah atau perjanjian kerja sama yang tengah dijalani. Kelima, fasilitas perjalanan wisata yang diterima pejabat/pegawai dari pihak ketiga," katanya, dikutip Antara. Berikutnya atau keenam, adalah fasilitas entertainment, fasilitas wisata, vocer dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban pejabat/pegawai dari pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan. Ketujuh, potongan harga khusus (diskon) pada saat pejabat/pegawai membeli barang dari pihak ketiga yang sedang bermitra dengan pemerintah provinsi. Selain itu, kedelapan, adalah parsel yang diterima oleh pejabat/pegawai dari pihak ketiga pada saat hari raya keagamaan. Sembilan, sumbangan berupa katering dari pihak ketiga pada saat pejabat/pegawai melaksanakan pesta pernikahan. "Jenis gratifikasi yang dianggap suap atau kesepuluh adalah penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya lagi. Sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan bahwa setiap pejabat/pegawai wajib menolak gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya, dan atau tidak diketahui identitas pemberi. Sedangkan sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 diterangkan setiap pejabat/pegawai wajib melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). "Berdasarkan hal di atas, sebagai upaya percepatan dalam pembangunan budaya kerja antikorupsi kepada setiap pejabat/pegawai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Inspektorat Provinsi Riau selaku Ketua Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Riau yang beralamat Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru paling lambat tanggal 25 Agustus 2021," ujar Sigit. Laporan penerimaan gratifikasi paling kurang memuat data nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi, jabatan pejabat/pegawai, tempat atau waktu penerimaan gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima, nilai gratifikasi yang diterima, serta kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi. "Untuk penjelasan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Reno Aditya 0812 7606 5459, atau Rizky 0811 668 010, atau Faisal Hartawan 0811 7697 010," kata Sigit pula.

Topik:

Riau Polda Riau Tol Pekanbaru-bangkinang

Cegah Korupsi dan Gratifikasi, Pemprov Riau Terbitkan Surat Edaran

Berita Sebelumnya

Polisi Ungkap Motif Dokter di Medan Pakai Pelat Palsu Konsulat Rusia

Berita Selanjutnya

Mi6 Tawarkan Solusi untuk Manfaatkan Asset Nganggur di NTB, dengan Budidaya Walet

Berita Terkait

Kebakaran Lahan Meluas, KLH Segel Empat Perusahaan dan Tutup Satu Pabrik Sawit di Riau

Kematian Tragis Siswa Kelas 2 SD di Riau: Dibully dan Dipukuli Kakak Kelas Karena Beda Agama

Polisi Usut Laporan Penahanan Puluhan Ijazah Mantan Karyawan Sanel Tour and Travel

Sungguh Biadab! Gegara Dilarang Pakai Narkoba Suami di Riau Tega Habisi Nyawa Istri

Polisi Temukan 37 Ribu Tiket Pesawat Fiktif Lion, Citilink 507 dan Garuda 226

Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau, Polisi dan BPKP Temukan 4.700 Faktur Hotel dan 37 Ribu Tiket Pesawat Fiktif

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K