Selama 2021 Kejaksaan Tinggi Sumut Tuntut 54 Orang Hukuman Mati

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 3 Januari 2022 19:35 WIB
Medan, Monitorindonesia.com - Selama 2021 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penanganan perkara narkotika telah melakukan tuntutan hukuman mati terhadap 54 orang terdakwa dan tuntutan rehabilitasi dalam 21 perkara. "Selain itu, perkara pidana umum (Pidum) Kejati Sumut berhasil meraih peringkat pertama secara nasional dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 72 perkara dalam tindak pidana umum," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu, dalam keterangan tertulis, dikutip Antara, di Medan, Senin (3/1/2022). Ia menyebutkan, selama 2021 mereka juga meraih prestasi pada bidang Intelijen yakni kedua terbaik se-Indonesia, dalam menangkap Daftar Pencarian Orang. Sejak September 2020 sampai 10 Desember 2021 sudah ada 33 orang masuk DPO yang ditangkap Tim Tangkap Buronan Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. "Khusus untuk tahun 2021 ada 15 DPO yang ditangkap," ucapnya. Iai mengatakan, pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mendapatkan Penghargaan sebagai Peringkat III Kinerja Terbaik Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 2021. Keberhasilan lainnya, Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil menyelamatkan aset Pemprov Sumut berupa tanah Sport Center seluas 300 Hektare senilai Rp 152 miliar berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Kejati Sumut Nomor SPRINT.OPS-11/I.2/Dek.1/07/2021. "Intel Kejati Sumut juga mendapat piagam penghargaan atas dukungan dan kontribusi dalam penyelamatan Keuangan Negara/Keuangan Kas Pemkot Medan berupa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Apartemen sebesar Rp9.083.566.525 berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Kejati Sumut Nomor SP Ops 06/I.2.1/Dek.1/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020," katanya. Wiswantanu menjelaskan, selain itu ada dua sprint yang pada tahap penyidikan terkait dugaan Korupsi Pencairan Jaminan Kredit Cepat Aman (KCA) di PT. Pegadaian UPC Perdamaian Stabat Tahun 2019-2020 sebesar Rp2,3 Miliar dan perkara tersebut saat ini telah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan. Torehan prestasi pada Bidang Penerangan Hukum Kejati Sumut selama 2021 mendapat apresiasi dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung terkait kategori pemberitaan di sosial media terbaik Nasional terkait sepanjang 2021. "Kejati Sumut paling banyak dibicarakan baik dalam pemberitaan maupun sosial media. Hal ini diumumkan pada saat Rakernis Bidang Intelijen Tahun 2021 pada tanggal 22 September sampai dengan 23 September 2021," katanya. Kajati menambahkan, pada Bidang Tipikor/Pidsus, Kejati Sumut dan Kejari se- Sumatera Utara berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp76,8 miliar. Dari angka tersebut khusus penanganan perkara Kejati Sumut senilai Rp69 miliar pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kerugian keuangan negara yang diselamatkan berupa uang tunai, aset berupa tanah dan bangunan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat ini menangani 22 perkara dalam tahap penyidikan, 20 perkara dinaikan dari penyidikan ke penuntutan, total penangan perkara pada tahap penuntutan sebanyak 31 perkara di antaranya 17 perkara berasal dari penyidikan kejaksaan dan 14 perkara berasal dari penyidikan polisi. Untuk tingkat Kejaksaan Negeri terdapat 69 perkara perkara saat ini sedang dalam tahap penyidikan dan penuntutan 82 perkara terdiri dari 67 perkara berasal dari Kejaksaan sendiri dan 15 perkara dari polisi. "Dalam menangani perkara mafia tanah dan mafia Pelabuhan, Kejaksaan Tinggi selama 2021 telah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan yaitu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor Print-16/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 30 November 2021 Tentang Kasus Mafia Tanah kawasan margasatwa Langkat," kata dia.

Topik:

Hukuman Mati Kejaksaan kejati sumut

Berita Sebelumnya

Dinkes Bali: 11 Karyawan Hotel Jalani Swab terkait Kasus Omicron Surabaya

Berita Selanjutnya

7 Tahun Terbaring Didera Hydrocephalus, GM PPMA Jenguk Bocah Ibnu Alfi

Berita Terkait

Hukum
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menahan dua mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dugaan korupsi pengelolaan aset PTPN I. Penahanan dilakukan pada hari Selasa (14/10/2025) malam. Kedua tersangka adalah mantan Kepala BPN Sumut berinisial ASK (periode 2022-2024) dan mantan Kepala BPN Kabupaten Deliserdang, ARL (periode 2023-2025).

Kejati Sumut Sebut Bakal Ada Tersangka Baru Korupsi Penjualan Aset PTPN I

15 Oktober 2025 12:59 WIB

Hukum
Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut periode 2022–2024 inisial ASK dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang periode 2023–2025 inisial ARL mengenakan rompi tahanan Kejati Sumut (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Usai Borgol 2 Bekas Pejabat BPN, Kejati Sumut Bidik Tersangka Baru Korupsi Aset PTPN I Citraland

14 Oktober 2025 23:29 WIB

Hukum
Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut periode 2022–2024 inisial ASK dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang periode 2023–2025 inisial ARL mengenakan rompi tahanan Kejati Sumut (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Korupsi Aset PTPN I Citraland, Kejati Sumut Jebloskan 2 Bekas Pejabat BPN ke Sel Tahanan

14 Oktober 2025 23:20 WIB

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejaksaan juga Perlu Tim Reformasi

13 Oktober 2025 18:50 WIB

Monitor Hukum
Kawasan Citra Land City (Foto: Dok MI)

Kemana Lari Kekayaan Negara dari Tanah Eks PTPN?

4 Oktober 2025 16:25 WIB

Nusantara
Kajati Sumut Harli Siregar (Foto: Dok MI/Penkum Kejati Sumut)

Kajati Sumut Harli Siregar: Pancasila Perekat Bangsa Wujudkan Indonesia Raya

1 Oktober 2025 16:13 WIB