Formasi Baru Alat Kelengkapan DPRD Cilacap Didominasi Partai Koalisi Pemerintah

Cilacap, Monitorindonesia.com - Beberapa partai politik seperti PDI Perjuangan, PKB, PPP, NasDem, mendominasi kursi pimpinan alat kelengkapan DPRD (AKD) Cilacap formasi baru. Pada rapat paripurna DPRD pada Selasa (8/3/2022) sore, mereka menduduki posisi strategis sebagai pimpinan komisi. Rapat berlangsung cukup cepat dengan beberapa skorsing waktu untuk memberikan kesempatan bagi anggota DPRD melakukan lobi guna menggolkan calon-calonnya. Salah satu anggota DPRD dari Fraksi PPP, Taufik Urrokhman Hidayat mengatakan, untuk Komisi A (Pemerintahan dan Hukum) tidak ada perubahan. "Untuk ketua masih Mitra Patriasmoro dari Fraksi Golkar. Wakil ketua saya sendiri, dan sekretaris dijabat H Ismail Alhamidy dari Fraksi PKB. Dan menurut saya ini rapat paling cepat," ujar Taufik. Komisi B (Keuangan) dipercayakan kepada Purwanto dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai ketua, wakil ketua Muniriyanto dari Fraksi PKB, dan sekretaris Nasun Widodo dari Fraksi Golkar. Menurut Purwanto, pemilihan berlangsung secara kebersamaan dan aklamasi. Di Komisi C (Pembangunan) tampak agak menonjol. Selain menghadirkan lebih dari satu calon, salah satu calon kuat yaitu Edi Purwanto dari Fraksi PPP juga tampil unik yakni mengenakan blankon warna hijau yang ia pakai sejak hari Senin dan ia tampak paling aktif melakukan lobi. Dan, Edi Purwanto benar-benar terpilih sebagai ketua, sekretaris dijabat Suyatno dari Fraksi Gerindra, dan wakil ketua diraih Cahyo Sasongko dari Fraksi NasDem. Sedangkan Komisi D (Kesejahteraan Masyarakat) tidak banyak berubah. Didi Yudi Cahyadi dari Fraksi PKB tetap duduk di posisi ketua, wakil ketua Nike Yunita dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Suheri sebagai sekretaris dari Fraksi Gerindra. Secara khusus, Ketua Komisi C Edi Purwanto mengungkapkan bahwa terpilihnya ia merupakan kejutan dan berkah. Ia yang sejak Senin sudah road show untuk menggalang dukungan, menegaskan bahwa insya Allah mengenai kerja Komisi C akan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah. Karena mau nggak mau yang namanya program pemerintah merupakan cita-cita yang harus didukung oleh semua. "Kalau janji politiknya (bupati) kan akan membangun Kabupaten Cilacap. Maka sudah kewajiban kita untuk mendukung program bupati tersebut," kata Edi. Ditanya bahwa Komisi C adalah Komisi Pembangunan dan 60 persen jalan di Kabupaten Cilacap perlu perbaikan, ia menandaskan bukan itu saja. Cilacap itu, ungkapnya, bisa dikatakan dikepung oleh banjir. "Karena ini bukan hanya program pemerintah daerah, kita harus banyak-banyak mengintip (pemerintah) pusat supaya bisa menurunkan dananya agar bisa membangun apa yang menjadi keinginan masyarakat," imbuhnya. Kalau jalan sudah pasti, kata Edi. Apalagi ada keinginan dari semua desa yang ada untuk peningkatan jalan, dari jalan desa menjadi jalan kabupaten. "Dengan wilayah seluas itu, Kabupaten Cilacap belum mampu menangani semuanya. Tetapi dengan rencana kerja pemerintah daerah tentunya nanti kita jadikan skala prioritas, mana yang harus didahulukan," tandas politisi asal Majenang ini. Edi mengatakan akan mengubah pola pikir lama, di mana jalan yang Rp 150 juta, Rp 200 juta dikerjakan. "Ya minimal Rp 1 miliar atau Rp 500 juta supaya jalannya itu cepat selesai. Menurut saya, jika butuhnya rigid ya rigid, kalau butuhnya aspal ya pakai aspal. Saran saya, untuk wilayah yang belum tersentuh 'jalan hitam' ya diprogramkan tahun ini supaya masyarakat bisa menikmati," jelasnya. Menurutnya, yang perlu dikuasai adalah akses jalan dan akses perhubungan (jaringan seluler). Sehingga jalannya bagus, informasinya cepat, dan untuk menjual produk di wilayah masing-masing bisa ter-cover dengan cepat. "Sehingga ketika harga mahal petani bisa langsung jual. Kalau sekarang agak terhambat. Begitu dengar informasi, mau jalan, jalannya rusak. Sampai di pasar harganya sudah murah," katanya. Edi berharap, mudah-mudahan program pemerintah yang saling terkait ini bisa menjadikan masyarakat berharap banyak dari apa yang menjadi rencana kerja pemerintah. (esp) #dprd #dprd