Bupati Sidoarjo Targetkan Proyek Frontage Road Beroperasi Tahun Depan

Surabaya, MI - Pembangunan jalan Frontage Road (FR) mulai dari Bundaran Aloha akses jalan ke Bandara Juanda hingga ruas Jalan Buduran, depan Maspion II dan Jalan Lingkar Timur pembangunannya tinggal 3,1 Km lagi. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menarget pada Juli depan sudah dimulai pembangunannya. Saat ini sudah masuk tahap lelang dan akhir Juni Dinas PU Bina Marga SDA teken kontrak kerja sama dengan pihak ketiga. Proyek Frontage Road ini merupakan proyek strategis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sejauh ini, kata Gus Muhdlor, pembebasan peta bidang sudah proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo. Total ada 12 peta bidang dalam waktu dekat proses appraisal. Ia menambahkan bahwa proyek akan dikebut karena sisa 3,1 km lagi sudah tembus dari Bundaran Aloha hingga Jalan Lingkar Timur Buduran. Tahun depan, lanjut Gus Muhdlor, jalan hingga Lingkar Timur PT Maspion II Buduran sudah bisa dilalui kendaraan dan akan mengurangi volume kepadatan kendaraan dari arah Surabaya menuju Sidoarjo. “Kita pantau terus agar selesai tepat waktu dan tahun depan bisa segera dimanfaatkan masyarakat agar kemacetan dari Aloha hingga Buduran bisa segera terurai. Selanjutnya kita akan fokus menyambung ruas Waru tembus Aloha di tahun depan. Jadi tahun 2024 nanti sudah tuntas nyambung dari Waru hingga Buduran,” tambahnya. Sedangkan untuk pembangunan jalan Frontage Road ruas Waru dari Pabrik Paku hingga Aloha akan dikebut tahun 2023. Tahun ini Dinas PU Bina Marga SDA sudah memproses pembebebasan lahannya. Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Dwi Eko Saptono, saat dikonfirmasi MI terkait progres pembebasan lahan jalan Frontage Road ruas Jalan Pabrik Paku, Waru, hingga Bundaran Aloha, menuturkan bahwa yang dibebaskan sudah 12 peta bidang. “Itu termasuk peta bidang di Delta Sari Waru yang jumlahnya ada 5 bidang. Kemudian 7 bidang ada di Gedangan,” tutur Dwi, Kamis (19/5). Masih menurut Dwi, dari 12 peta bidang tersebut pihaknya sudah siap untuk melakukan proses ganti rugi. “Targetnya proses ganti rugi tuntas sebelum penandatanganan perjanjian kontrak kerja dengan pihak pelaksana. Sejauh ini berjalan sesuai rencana dan dalam waktu dekat kami akan koordinasi lagi dengan BPN untuk membahas progres,” ujar Dwi. (Hadi Martono)