Penyidik DLHK Riau Terus Memburu Aktor Utama Perambah Hutan Desa Sanglap Riau

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 12 Juli 2022 23:09 WIB
Indragiri Hulu, MI - Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau baru-baru ini menetapkan HS sebagai tersangka kasus perambahan hutan di Desa Sanglap, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang berdekatan dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). “Penetapan HS sebagai tersangka pada kasus ini setelah tim penyidik berkoordinasi dengan Korwas dan sudah dijebloskan ke tahanan Polda Riau,” ujar Kadis LHK Riau Mamun Murod melalui Kabid Penaatan dan Penataan M Fuad via WhatsApp, Selasa siang (12/7/2022). Fuad mengatakan, terhadap kasus ini tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain jika nantinya ada bukti-bukti ditemukan penyidik. Tim penyidik masih terus mendalami kasus ini, siapa sebenarnya pemilik atau aktor utama di belakang. "Baru-baru ini ada ada seseorang yang mengaku sebagai pemilik alat berat. Namun setelah diperiksa penyidik, orang tersebut tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan," ucapnya. Saat disinggung pria inisial MN yang diduga oknum pejabat sekaligus aktor utama di balik tersangka HS, Fuad meminta menunggu karena proses penyelidikan masih berjalan. "Mohon sabar ya, kasus ini masih dalam proses penyelidikan, terlalu dini. Kita tetap mempertajam proses penyidikan sampai menemukan aktor di belakangnya. Mudah-mudahan menjadi terang perkaranya," ungkap Kabid Penaatan dan Penataan DLHK Riau ini. Dijelaskan Fuad, tersangka HS dijerat Pasal 17 ayat (2) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 angka 5  UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut aturan ini, setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Tim penyidik konsisten kasus ini sampai ke pengadilan supaya nantinya ada efek jera bagi peramabah kawasan hutan. "Kita akui penyidik merupakan bagian dari suatu sistem, yaitu The Criminal Justice System. Ada di dalamnya penyidik PPNS, penyidik Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bersinergi dalam penegakan hukum, khususnya tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan," imbuhnya. “Dalam kasus ini Gubernur Riau Syamsuar berkomitmen menegakkan hukum tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Beliau menyatakan pada media beberapa hari lalu agar DLHK mengejar aktor di belakang kasus ini," pungkas Fuad. Sebelumnya, Selasa (28/6/2022), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, bersama-sama dengan Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) berhasil mengamankan satu unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange dalam operasi pengamanan hutan wilayah KPH Indragiri di Kabupaten Inhu. Lokasinya tepatdi dalam kawasan hutan yang berdekatan dengan TNBT atau setidaknya masuk dalam wilayah hukum KPH Indragiri di Desa Sanglap, Kecamatan Batang Cinaku, Inhu, Provinsi Riau. (Paruntungan) #Riau

Topik:

Riau deforestasi pemprov riau indragiri hulu Taman Nasional Bukit Tigapuluh ilegal loging

Berita Sebelumnya

Niat Jadi Dosen UGM, Malah Ditipu Polisi Gadungan Miliaran Rupiah

Berita Selanjutnya

Kepergok Saat Beraksi, Pelaku Curanmor di Probolinggo Nyaris Diamuk Massa

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foro: Dok/MI)

KPK Sita Sejumlah Dokumen Terkait Pergeseran Anggaran di Provinsi Riau

13 November 2025 12:12 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Riau terkait Kasus Gubernur Abdul Wahid

13 November 2025 11:49 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Sita Dokumen Anggaran Pemprov Riau

11 November 2025 15:38 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Aswan)

Sudah 4 Kali Tersandung Kasus Korupsi, KPK Ultimatum Pemprov Riau Untuk Berbenah Diri

5 November 2025 13:17 WIB

Hukum
Gubernur Riau Abdul Wahid (Foto: Istimewa)

Gubernur Riau Kena OTT Usai 1 Bulan Teken SE Larangan Pejabatnya Korupsi

4 November 2025 13:30 WIB

Hukum
Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau Arif Setiawan, dan Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau Ferry Yunanda tiba di KPK, Selasa (4/11/2025) (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Dari 10 Orang yang Kena OTT di Riau, Hanya 9 Orang Dibawa KPK Hari Ini, Satu Orang Kemana?

4 November 2025 12:40 WIB