Di Forum Bali Process, Yasonna Laoly Tegaskan Indonesia Komitmen Perangi Perdagangan Orang

Bandung, MI - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian global, mulai dari perlambatan ekonomi, inflasi yang meninggi hingga potensi kerusakan jangka panjang pada rantai pasok sumber daya. Hal itu Yasonna Laoly ungkapkan dalam forum Bali Process di Adelaide, Australia, Jumat (10/2) kemarin. Menurut orang nomor satu di Kemenkumham itu, tingginya kebutuhan sementara disisi lain resources semakin langka dimanfaatkan oleh beberapa pihak demi kepentingan kelompok dan keuntungan sesaat melalui celah-celah yang ada. Celah pelangggaran hukum yang berpotensi tinggi untuk dilanggar adalah kawasan perbatasan yang rawan bagi terjadinya penyelundupan manusia. Sementara pada perbatasan negara merupakan wilayah yang rawan dan mudah disusupi bagi terjadinya penyelundupan manusia atau people smuggling, perdagangan orang dan kejahatan transnasional lainnya. Untuk itu, Yasonna menegaskan, bahwa Indonesia berkomitmen dalam memerangi perdagangan orang dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan kepatuhan terhadap rezim internasional yang berlaku. “Kami Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam memerangi perdagangan orang termasuk berkolaborasi dengan dunia usaha. Kami juga berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi AAA (Acknowlegde Act Advance) hasil rekondasi dari Government and Business Forum (GABF),” jelas Yasonna. Dalam Bali Process kali ini, Yasonna tidak lupa menyampaikan beberapa saran. Pertama, kata Yasonna, peningkatan dan komitmen tehadap Rekomendasi AAA yaitu Transparansi Rantai Pasok, Perekrutan yang etis. Kemudian yang kedua, lanjut Yasonna, soal peningkatan dan komitmen rekomendasi GABF yakni perlindungan pekerja serta komitmen tindak lanjutnya. Sebagai bentuk komitmen, Yasonna pun menegaskan bahwa Indonesia ke depan akan mengadvokasi Bali Proses yang lebih responsif dan proaktif agar tren perdagangan orang yang semakin mengkhawatirkan di kawasan dapat dicegah. “Indonesia berkomitmen mencegah segala bentuk perdagangan orang dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan pintu-pintu imigrasi. Namun demikian, komitmen kami tersebut tidak akan menuai hasil optimal tanpa dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, khususnya sektor swasta atau bisnis,” ungkap Yasonna. Untuk mengimplementasikan visi tersebut, Kemenkumham memerlukan adanya dukungan dan peningkatan kolaborasi oleh semua anggota, pengamat, dan pemangku kepentingan lainnya. "Baik itu publik, privat bahkan individual,” tegasnya. Sebagai informasi, Bali Process merupakan forum yang digagas Indonesia dan Australia pada tahun 2002. Forum ini bertujuan memperkuat upaya menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, serta kejahatan lintas negara terkait lainnya. Pada pertemuan forum Bali Process 2023, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Yasonna yang didampingi langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto dan pejabat tinggi lainnya. (MI-Sugiyanto/Hms)