Bawaslu Putus Bersalah KPU Kabupaten Blitar, DPC PDI Perjuangan: Sudah Sesuai dengan Harapan

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 19 Oktober 2023 19:51 WIB
Blitar, MI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar memutuskan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Blitar bersalah dalam sidang perkara pelanggaran administrasi Pemilu yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar menyambut baik putusan sidang yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Menurutnya memang sejak awal ada kesalahan dalam proses Upload dokumen pada Silon. Hasil sidang perkara ini pun dirasa DPC PDI Perjuangan sudah sesuai dengan harapan awal yakni Caleg nya atas nama Hermawan bisa melakukan perbaikan dan namanya bisa muncul di DCS maupun DCT Usai mengikuti persidangan Rijanto mengatakan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 yang dilakukan KPU Kabupaten Blitar ke Bawaslu Kabupaten Blitar setelah ada satu bakal calon legislatif dari DPC PDIP Kabupaten Blitar dinyatakan tidak memenuhi syarat di tahapan verifikasi hasil pencermatan rancangan daftar calon sementara (DCS). "Satu bacaleg kami yang sudah mendapat pengesahan dari DPP PDI Perjuangan ternyata ada masalah di KPU. Lalu kami mengajukan laporan ke Bawaslu dan Alhamdulillah laporan kami dikabulkan Bawaslu," ujar mantan Bupati Blitar itu. Dalam sidang putusan, Ketua Majelis Pemeriksa, Nur Ida Fitria menyatakan terlapor, yaitu KPU Kabupaten Blitar terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif Pemilu 2024. Majelis Pemeriksa memerintahkan kepada terlapor (KPU Kabupaten Blitar, red) untuk memberikan kesempatan kepada pelapor yaitu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar, menyampaikan dokumen persyaratan bakal calon atas nama Hermawan Dapil 3 Blitar kepada terlapor paling lama 3 x 24 jam sejak putusan dibacakan. Sementara itu, Chepto Rosdianto Komisioner KPU Divisi Pengawasan dan Hukum, menyampaikan putusan Sidang Perkara Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut, KPU Kabupaten Blitar mengaku akan mematuhi hasil putusan yang telah ditetapkan. ”Putusan sidang ini akan dibawa oleh KPU Kabupaten Blitar ke rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya. Kita akan rapat pleno berlima bersama komisioner untuk mengambil sikap atas hasil putusan, seperti apa langkah selanjutnya terkait putusan itu,” kata usai mengikuti sidang putusan di Bawaslu, Kamiis (19/10). Sebelumnya, KPU Kabupaten Blitar telah menetapkan Caleg atas nama Hermawan dari Dapil 3 Tidak Memenuhi Syarat. Sehingga nama Hermawan tidak muncul dalam DCS. KPU Kabupaten Blitar beralasan bahwa DPC PDI Perjuangan telah keliru meng-upload dokumen di aplikasi Silon. Diketahui bahwa DPC PDI Perjuangan telah keliru mengupload dokumen ijazah dengan SKHU di aplikasi Silon tersebut. Meski begitu aplikasi Silon tersebut telah tersubmit. Masalahnya usai tersubmit, Partai tidak bisa melihat data yang keliru maupun yang kurang. Permasalahan ini pun kemudian dibawa PDI Perjuangan Kabupaten Blitar ke Bawaslu dengan perkara pelanggaran administrasi Pemilu. (JK)

Topik:

Bawaslu KPU Kabupaten Blitar

Berita Sebelumnya

Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Bersama Purnawirawan TNI Blitar Siap Menangkan Prabowo Subianto

Berita Selanjutnya

Bupati Blitar Pertahankan TP2ID, Pakar Hukum: Patut Diapresiasi dan Tak Langgar UU

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Nusantara
Jajaran KPU Kabupaten Blitar saat melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Blitar (Foto: Dok KPU/MI).

KPU Kabupaten Blitar Kembalikan Silpa Dana Hibah Pilkada 2024 Senilai Rp16,1 Miliar

18 April 2025 13:04 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB