Sinergi TNI-Polri Kunci Sukses Pilkada 2024 di Maluku Utara: 645 Personil Dikerahkan

Ternate, MI - Pj Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Abdullah Abubakar, mewakili Pj Gubernur Samsuddin Abdul Kadir, hadir dalam Apel Gelar Pasukan untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Maluku Utara.

Apel ini diselenggarakan di Lapangan Ngaralamo Soa Sio, Ternate, pada Jumat pagi (09/08/24) dan dipimpin langsung oleh Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Syafrial, serta didampingi oleh Kapolda Maluku Utara, Irjen Polisi Midi Siswoko.

Kegiatan apel tersebut menjadi momentum penting dalam memastikan kesiapan seluruh aparat keamanan, baik dari TNI maupun Polri, untuk menghadapi berbagai potensi tantangan dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

Kehadiran berbagai pejabat penting, termasuk Danrem 152/Babullah, Sekretaris Kota Ternate Risal Marsaoly, pimpinan partai politik, pejabat di jajaran Korem dan Polda, serta prajurit TNI dan Polri, menunjukkan betapa seriusnya persiapan ini.

Dalam sambutannya, Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Syafrial, menyatakan bahwa apel bersama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Polri dan TNI yang memberikan landasan hukum bagi perbantuan kekuatan TNI kepada Polri. 

Hal ini, menurutnya, juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang salah satunya mengatur tentang tugas TNI dalam membantu Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam situasi yang membutuhkan stabilitas ekstra, seperti saat Pilkada.

Mayjen Syafrial menegaskan bahwa pelaksanaan apel ini juga menjadi ajang untuk menyerahkan Pasukan Bantuan Kendali Operasi (BKO) TNI kepada Polda Maluku Utara. Penyerahan pasukan ini bertujuan untuk memperkuat pengamanan Pilkada serentak di wilayah tersebut. 

Ia menekankan bahwa sejak bulan ini, persiapan Pilkada sudah mulai berjalan, dan puncaknya akan terjadi pada 27 November 2024 ketika seluruh Indonesia, termasuk Maluku Utara, melaksanakan Pilkada serentak.

Pangdam Syafrial menjelaskan bahwa TNI memiliki peran penting dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada ini. Oleh karena itu, kesiapan yang optimal baik dari segi personil maupun materiil menjadi kunci utama. Hal ini bertujuan agar TNI dapat mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan merusak proses Pilkada.

Menyoroti situasi politik yang berkembang menjelang Pilkada, Pangdam mengingatkan bahwa perbedaan pandangan politik di masyarakat bisa memicu berbagai ancaman dan kerawanan.

"Saya berharap agar setiap personil TNI dan Polri terus memantau secara aktif situasi di wilayah masing-masing, terutama di Maluku Utara. Kesiapsiagaan harus ditingkatkan dalam menghadapi dan mengawal jalannya Pilkada".

"Apabila ada indikasi ancaman atau gangguan terhadap keamanan pelaksanaan Pilkada, harus segera dilaporkan agar setiap potensi ancaman bisa kita antisipasi dengan baik," tegasnya.

Lebih lanjut, Pangdam memberikan pesan khusus kepada prajurit BKO agar selalu mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Prosedur Tetap (Protap) yang telah diinstruksikan oleh pimpinan.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga netralitas TNI dalam setiap tahapan Pilkada. Netralitas ini harus didukung oleh penghayatan mendalam terhadap Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Wajib TNI. 

"Laksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Kedepankan langkah preventif dan persuasif dalam bertindak, serta adakan koordinasi yang baik dengan instansi terkait sehingga memudahkan pelaksanaan tugas di lapangan," pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam juga mengajak seluruh pihak yang terlibat, baik TNI, Polri, maupun elemen masyarakat lainnya, untuk bersama-sama menciptakan Pilkada serentak yang aman dan damai di Provinsi Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa kesuksesan Pilkada tidak hanya diukur dari aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga dari keberhasilan menciptakan kondisi yang kondusif dan damai. 

"Kita semua berharap Pilkada ini dapat menghasilkan pemimpin daerah yang berkompeten dan berintegritas, yang mampu melanjutkan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Maluku Utara," pungkasnya.

Acara Apel Gelar Pasukan ini ditutup dengan penyerahan 645 personil pasukan TNI dalam rangka BKO kepada Polda Maluku Utara. Penyerahan ini secara simbolis diterima oleh Kapolda Maluku Utara, Irjen Polisi Midi Siswoko.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan foto bersama dan persiapan pelepasan patroli bersama yang melibatkan berbagai unsur TNI dan Polri. Patroli ini merupakan bagian dari upaya menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang dan selama berlangsungnya Pilkada serentak di Provinsi Maluku Utara. 

Dengan semangat kebersamaan dan kesiapan yang matang, diharapkan seluruh proses Pilkada dapat berjalan lancar, aman, dan menghasilkan pemimpin yang membawa perubahan positif bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara. (Rais Dero/Rilis Biro Adpim)