Abubakar Abdullah Cetuskan Gerakan Politik yang Peka Gender

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 27 Agustus 2024 12:32 WIB
Pj Sekda Maluku Utara, Abubakar Abdullah memberikan sambutan dan secara resmi membuka acara bertajuk "Perempuan Cerdas Memilih," yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Villa Ria, Kelurahan Sasa, Kota Ternate. (Foto: Istimewa)
Pj Sekda Maluku Utara, Abubakar Abdullah memberikan sambutan dan secara resmi membuka acara bertajuk "Perempuan Cerdas Memilih," yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Villa Ria, Kelurahan Sasa, Kota Ternate. (Foto: Istimewa)

Ternate, MI – Dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan komitmennya untuk memperkuat partisipasi perempuan dan generasi muda, khususnya Gen Z. 

Pada Senin, 26 Agustus 2024, Penjabat Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, secara resmi membuka acara bertajuk "Perempuan Cerdas Memilih," yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Villa Ria, Kelurahan Sasa, Kota Ternate.

Acara ini menjadi momentum penting dalam mendorong kesadaran politik perempuan, terutama dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam Pemilu mendatang. 

Dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Abubakar Abdullah, dijelaskan bahwa Pemilu bukan hanya sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga merupakan hakikat dari demokrasi itu sendiri.

Di mana setiap warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menentukan arah kebijakan publik.

"Pemilu adalah momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah bangsa. Ini bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga sebuah sarana bagi warga negara, terutama perempuan, untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik," kata Abubakar Abdullah dengan penuh penekanan.

Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam Pemilu merupakan hal esensial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemimpin terpilih nantinya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua warga, termasuk perempuan. 

Partisipasi perempuan dalam politik bukan hanya sekadar pemenuhan kuota, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil.

Abubakar menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. 

"Perempuan memiliki peran vital sebagai pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Mereka harus menggunakan hak pilihnya dengan bijak untuk memilih calon pemimpin yang sejalan dengan visi dan nilai-nilai yang mereka anut," ujar Abubakar.

Lebih jauh, ia juga mengingatkan pentingnya peran perempuan sebagai agen perubahan, yang mampu mengawal kebijakan-kebijakan publik agar lebih berpihak pada kepentingan perempuan dan anak. 

"Dengan jumlah pemilih perempuan yang signifikan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan, keberadaan pemilih perempuan selalu menjadi magnet yang menarik bagi para pasangan calon. Namun, sebagai pemilih yang cerdas, sudah seharusnya menentukan keberpihakan dari pemimpin yang akan menjabat lima tahun ke depan sangat mempengaruhi kebijakan yang akan berimbas kepada kehidupan kita di masa yang akan datang," tegasnya.

Selain peran perempuan, Abubakar juga menyoroti pentingnya generasi muda, khususnya Gen Z, dalam Pemilu 2024. 

Menurutnya, generasi ini harus dipersiapkan untuk menjadi pemilih yang kritis dan cerdas, yang mampu memilih calon pemimpin yang benar-benar memahami dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, terutama yang terkait dengan isu-isu perempuan, anak, dan kesetaraan gender.

"Pemuda perempuan atau Gen Z haruslah menjadi smart voters, pilihlah calon pemimpin yang betul-betul mampu menyelesaikan masalah daerah, terutama terkait isu-isu perempuan dan anak, serta isu gender," lanjutnya. 

Abubakar menekankan bahwa pendidikan politik harus terus ditingkatkan, bukan hanya untuk para pemilih tetapi juga untuk para kandidat, agar mereka lebih memahami dan mengakomodasi kepentingan perempuan dalam program-program mereka.

"Dengan besarnya jumlah pemilih Gen Z di Maluku Utara, mereka memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan masa depan daerah ini. Oleh karena itu, mereka harus menjadi pemilih yang tidak hanya pasif, tetapi juga agen perubahan yang aktif dalam proses demokrasi," tambah Abubakar.

Data terbaru menunjukkan bahwa dari total 953.978 pemilih di Maluku Utara pada Pemilu 2024, sekitar 303.727 di antaranya adalah pemilih dari kalangan Gen Z, yang menyumbang 30% dari total pemilih. 

"Jumlah pemilih Gen Z yang signifikan ini menjadikan mereka sebagai salah satu kelompok pemilih yang paling menentukan dalam Pemilu mendatang," jelasnya.

Pj Sekda Maluku Utara, Abubakar Abdullah
Pj Sekda Maluku Utara, Abubakar Abdullah dan Kepala DPPA Musrifah Alhadar foto bersama dengan para narasumber (Foto: Istimewa)

Pada kesempatan yang sama, Kepala DP3A Maluku Utara, Musrifah Alhadar, turut memberikan pandangannya mengenai pentingnya pendidikan politik yang berperspektif gender. 

Menurutnya, untuk mencapai keterwakilan perempuan yang memadai di lembaga legislatif dan eksekutif, diperlukan upaya afirmatif yang konsisten dan sistematis. 

Musrifah menekankan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenP3A), telah merancang sebuah grand design yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan.

"Salah satu program intervensi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam grand design ini adalah Peningkatan Kapasitas Politik Kebangsaan Berperspektif Gender, yang merupakan sebuah program pendidikan politik untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan berbasiskan keadilan dan kesetaraan gender," ujar Musrifah.

Program ini, lanjutnya, dirancang untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan yang berbasis kesetaraan gender. 

Selain itu, pendidikan kebangsaan ini juga ditujukan untuk memperkuat partisipasi kelompok perempuan dalam berbagai ranah, termasuk politik.

Musrifah juga mengungkapkan bahwa selama era reformasi, upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan telah dilakukan melalui dua strategi utama. 

"Pertama, melalui strategi regulasi dengan mengatur tindakan afirmatif pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif dalam Undang-Undang Pemilu. Melalui tindakan afirmatif ini, partai politik peserta pemilu diwajibkan mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif," jelasnya.

Namun demikian, Musrifah juga mengakui bahwa meski sudah ada upaya afirmatif, keterwakilan politik perempuan masih tergolong rendah. 

"Rendahnya keterwakilan politik perempuan berdampak pada rendahnya kapasitas representasi perempuan. Jika kita mengacu pada rendahnya produk regulasi yang berpihak pada kepentingan perempuan dan anak, baik dalam bentuk UU maupun Perda, ini menunjukkan bahwa keterwakilan kita sebagai perempuan masih jauh dari harapan," tambahnya.

Menurut Musrifah, budaya patriarki yang masih kuat, kurangnya pendidikan politik di kalangan perempuan, dan stereotip gender yang menganggap bahwa politik adalah ranah laki-laki, menjadi faktor-faktor utama yang menghambat peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. 

"Kita harus terus berjuang untuk mengubah pandangan ini, agar perempuan dapat lebih aktif dan percaya diri dalam berpolitik," ujarnya dengan penuh semangat.

Setelah sesi pembukaan, acara "Perempuan Cerdas Memilih" dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga terkait, termasuk Reni Banjar dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Utara, Suleman Patras dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), akademisi Herman Usman, dan Kepala Kesbangpol Maluku Utara, Armin Zakaria. 

Diskusi ini diikuti dengan antusias oleh para peserta yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, serta anggota organisasi Cipayung.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber membahas berbagai topik penting terkait peran perempuan dan Gen Z dalam Pemilu 2024, serta strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. 

Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran politik di kalangan perempuan dan Gen Z, agar mereka tidak hanya menjadi pemilih yang pasif, tetapi juga aktif berperan dalam mengawal proses demokrasi.

Di penghujung acara, Abubakar Abdullah mengajak para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

"Gunakan momen ini untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memperkaya wawasan tentang dunia politik bersama para narasumber hebat yang telah hadir. Saya berharap, dengan pengetahuan dan kesadaran yang diperoleh dari acara ini, kita semua dapat berkontribusi lebih baik dalam menciptakan masa depan Maluku Utara yang lebih sejahtera dan adil," tutupnya.

Acara "Perempuan Cerdas Memilih" menjadi langkah nyata dalam mempersiapkan perempuan dan Gen Z untuk berperan aktif dalam Pemilu 2024. Dengan partisipasi yang lebih kuat dari kelompok ini.

Diharapkan Pemilu mendatang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih inklusif, yang mampu membawa Maluku Utara menuju kemajuan yang berkeadilan dan berkesetaraan bagi semua. (Rais Dero)

Topik:

Pj Sekda Maluku Utara Abubakar Abdullah Maluku Utara