Tokoh Jambi Kritik Alokasi Anggaran Pemprov: Stadion Mewah Dibangun, Jembatan Rakyat Diabaikan

Jambi, MI – Tokoh senior asal Jambi, Usman Ermulan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi kemacetan panjang yang setiap hari terjadi di Jembatan Aurduri I atau Jembatan Batanghari I di Kota Jambi, Senin (23/6/2025). Menurutnya, situasi ini sudah berlangsung terlalu lama dan berdampak sistemik terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

“Kemacetan ini tak hanya dirasakan warga Jambi, tetapi juga masyarakat dari provinsi lain seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, hingga Kepulauan Riau. Karena Jambi ini merupakan jalur strategis lintas Sumatera,” ujar Usman.

Lebih jauh, ia menyebut kemacetan yang terus berulang telah memengaruhi distribusi logistik nasional, termasuk harga bahan pokok dan kelancaran pengiriman barang ekspor yang melewati Provinsi Jambi.

“Banyak komoditas penting dan barang ekspor yang harus melalui Jambi, dan keterlambatan distribusi ini akan berdampak pada harga di pasaran serta efektivitas rantai pasok,” tambahnya.

Usman Ermulan bukanlah tokoh biasa. Ia merupakan mantan anggota DPR RI selama tiga periode dengan latar belakang kuat di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, Usman juga pernah menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat selama dua periode, serta Staf Khusus Menteri Bappenas, menjadikannya sosok yang memahami secara menyeluruh urgensi pembangunan infrastruktur.

Ia menilai bahwa tertundanya pembangunan Jembatan Batanghari III merupakan bentuk kurangnya keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Proyek ini, kata Usman, diperkirakan hanya memerlukan anggaran sekitar Rp200 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan proyek-proyek lain yang saat ini tengah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

“Gubernur lebih memilih membangun Stadion senilai Rp250 miliar dan Islamic Center Rp150 miliar, sementara jembatan yang sangat dibutuhkan justru diabaikan. Total Rp400 miliar digunakan untuk proyek yang saat ini malah menuai kritik di masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan harus mengacu pada kebutuhan nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar proyek prestisius yang belum tentu menyentuh persoalan pokok warga.

“Kalau jembatan Batanghari III dibangun, maka masyarakat akan langsung merasakan manfaatnya dalam bentuk kelancaran transportasi, efisiensi waktu, dan distribusi logistik yang lebih baik. Itulah seharusnya yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi,” tutup Usman. (MI/Aksi)