Lima Gunung Aktif di Maluku Utara Masuk Radar Pemantauan BNPB

Ternate, MI - Pemerintah Pusat tak tinggal diam menghadapi rentetan bencana yang menerjang Maluku Utara (Malut), Senin (30/6), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama jajaran turun langsung ke Provinsi Maluku Utara guna meninjau lokasi terdampak banjir dan memimpin rapat koordinasi lintas sektor untuk merumuskan langkah penanganan jangka pendek hingga jangka panjang.

Pertemuan penting yang digelar di Hotel Bela, Ternate, ini dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, BMKG, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (P2JN), Balai Wilayah Sungai (BWS) Malut, Basarnas Ternate, hingga sejumlah kepala daerah kabupaten/kota, termasuk Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota Tidore, dan Wakil Bupati Halmahera Selatan.

Letjen Suharyanto menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk melihat dari dekat kondisi bencana yang melanda sejumlah wilayah di Maluku Utara.

“Ini adalah perintah langsung dari Presiden untuk memastikan bahwa negara hadir. Kita ingin memastikan penanganan pascabencana berjalan baik, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Suharyanto dalam rapat koordinasi tersebut.

Dalam rapat koordinasi itu, disepakati bahwa BNPB akan memberikan dukungan penuh ketika pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat.

“Begitu status tanggap darurat ditetapkan oleh provinsi atau kabupaten/kota, maka BNPB akan terlibat dalam seluruh proses penanganannya, meskipun saat ini sebagian wilayah banjirnya telah mulai surut,” jelas Suharyanto.

Tak hanya respons darurat, BNPB juga menggelontorkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, seperti makanan, air bersih, pakaian, dan selimut. Lebih jauh, pemerintah pusat berkomitmen untuk menyalurkan anggaran pembangunan infrastruktur pascabencana.

“Ibu Gubernur sudah menyampaikan permintaan bantuan pascabencana. Tentu saja itu akan segera kami proses,” tegasnya.

Suharyanto membeberkan bahwa BNPB saat ini tengah mendanai proyek pemulihan di lima kabupaten/kota di Maluku Utara sebagai bagian dari respons terhadap bencana tahun 2024. 

Progres pembangunan saat ini masih berada pada kisaran 10 hingga 30 persen, dengan target penyelesaian hingga akhir 2026 mengingat sifat proyek yang berskala dua tahun.

“Pembangunan infrastruktur butuh waktu, tapi kita pastikan semua berjalan dan dikawal ketat. Untuk Kota Ternate, proposal bantuan saat ini masih dalam proses pengajuan,” jelasnya.

Selain banjir, pertemuan juga menyoroti potensi ancaman bencana lainnya, termasuk bencana hidrometeorologi dan erupsi gunung api. 

Suharyanto menyebutkan bahwa terdapat lima gunung api di Maluku Utara yang kini memerlukan perhatian khusus, dua di antaranya: Gunung Ibu dan Gunung Dukono saat ini tengah aktif erupsi.

“Kita tidak bisa mencegah bencana alam, tapi kita bisa dan wajib meminimalisir dampaknya sekecil mungkin,” ujarnya tegas.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan bahwa permintaan bantuan kepada BNPB bukanlah cerminan kelemahan pemerintah daerah, melainkan bagian dari semangat kolaborasi nasional demi kepentingan rakyat Maluku Utara.

“Meminta bantuan bukan berarti kita lemah. Justru ini adalah bukti bahwa kita semua dalam semangat kolaborasi, bergerak cepat demi masyarakat terdampak,” ungkap Gubernur Sherly.

Ia menjelaskan, kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah strategis, terutama dalam fase tanggap darurat hingga pencegahan jangka panjang.

Sherly mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi tengah menyiapkan proyek multiyears selama tiga tahun ke depan bersama Kementerian PUPR sebagai upaya strategis menanggulangi akar permasalahan banjir di wilayah Maluku Utara.

“Saya percaya jika proyek ini selesai, maka frekuensi banjir di Maluku Utara akan turun drastis. Tapi semua itu butuh proses dan waktu yang tidak singkat,” tegasnya.

Gubernur juga mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota tidak ragu untuk menetapkan status darurat jika situasi tidak bisa ditangani secara mandiri.

“Kalau memang bisa ditangani sendiri, silakan. Tapi kalau perlu bantuan, kita selalu siap, karena tujuan kita sama, yaitu untuk rakyat Maluku Utara,” tutupnya. (Jainal Adaran)