Pernyataan OTT-OTT Tidak Bagus Berpotensi Melemahkan KPK

No Name

No Name

Diperbarui 21 Desember 2022 14:24 WIB
Oleh: Emrus Sihombing/Komunikolog Indonesia PERNYATAAN OTT-OTT itu tidak bagus, sangat berpotensi melemahkan KPK dan sekaligus memberi agin segar kepada calon koruptor dan menguntungkan posisi perilaku koruptif. Justru yang tidak bagus itu perilaku koruptif yang dilakukan pejabat publik, termasuk menteri, bukan OTT-OTT sebagai bagian pemberantasan korupsi yang tidak bagus. Ingat, hingga saat ini korupsi sudah menjadi patologi sosial yang kronis di negeri kita. Karena itu, OTT-OTT itu sangat bagus sekali. Sebab, sedangkan OTT-OTT dilakukan dengan terencana dan diproses hukum, korupsi masih berjilid-jilid terjadi di negeri ini. Bagaimana jadinya jika OTT-OTT tidak dilakukan. Harusnya, sepanjang masih terjadi OTT-OTT, pejabat publik, termasuk menteri harus malu sendiri, bukan malah mengatakan OTO-OTT tidak bagus untuk negeri. Oleh karena itu, sangat-sangat tidak tepat LBP mengatakan yang dimuat banyak media bahwa OTT yang jamak dilakukan KPK membuat jelek nama Indonesia. Justru yang benar sebaliknya, semakin banyak OTT dilakukan oleh KPK, membawa nama Indonesia lebih baik, bagus dan mendorong masuknya investasi ke Indonesia. OTT-OTT sebagai salah satu bukti kuat bahwa negeri ini terus berkomitmen lepas dari cengkraman para koruptor. Karena itu, sangat tepat ada berbagai kalangan menolak tegas pernyataan LBP tersebut, karena berpotensi menguntungkan bagi para (calon) pelaku koruptor. Untuk itu, saya menyarankan agar LBP segera menarik pernyataan tersebut dan tidak ada salahnya LBP minta maaf di ruang publik karena pernyataan tersebut sangat bertolakbelakang dengan pendidikan anti korupsi di tengah masyarakat.

Topik:

KPK OTT

Opini Sebelumnya

JAKI Ajukan Jadi Pihak ke 3 Intervensi untuk Menangkan Banding Indonesia Soal Hilirisasi Nikel di WTO

Opini Selanjutnya

Tujuh Tantangan Besar Indonesia 2023: Demokrasi Harus Diselamatkan

Opini Terkait

Hukum
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kiri) (Foto: Kolase MI)

KPK Didesak Periksa Sri Mulyani dan Suryo Utomo soal Dugaan Korupsi Coretax Rp 1,3 T

38 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

1 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud Tak Percaya KPK Selidiki Korupsi Whoosh Sejak Awal 2025: Baru Dinyatakan Setelah Ribut Sedunia

3 jam yang lalu

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Ist)

Pukat UGM Desak KPK Audit Menyeluruh Proyek Kereta Cepat Whoosh

8 jam yang lalu

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

8 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Beri Sinyal Usut Penggunaan Jet Pribadi oleh KPU

9 jam yang lalu