Pernyataan OTT-OTT Tidak Bagus Berpotensi Melemahkan KPK

No Name

No Name

Diperbarui 21 Desember 2022 14:24 WIB
Oleh: Emrus Sihombing/Komunikolog Indonesia PERNYATAAN OTT-OTT itu tidak bagus, sangat berpotensi melemahkan KPK dan sekaligus memberi agin segar kepada calon koruptor dan menguntungkan posisi perilaku koruptif. Justru yang tidak bagus itu perilaku koruptif yang dilakukan pejabat publik, termasuk menteri, bukan OTT-OTT sebagai bagian pemberantasan korupsi yang tidak bagus. Ingat, hingga saat ini korupsi sudah menjadi patologi sosial yang kronis di negeri kita. Karena itu, OTT-OTT itu sangat bagus sekali. Sebab, sedangkan OTT-OTT dilakukan dengan terencana dan diproses hukum, korupsi masih berjilid-jilid terjadi di negeri ini. Bagaimana jadinya jika OTT-OTT tidak dilakukan. Harusnya, sepanjang masih terjadi OTT-OTT, pejabat publik, termasuk menteri harus malu sendiri, bukan malah mengatakan OTO-OTT tidak bagus untuk negeri. Oleh karena itu, sangat-sangat tidak tepat LBP mengatakan yang dimuat banyak media bahwa OTT yang jamak dilakukan KPK membuat jelek nama Indonesia. Justru yang benar sebaliknya, semakin banyak OTT dilakukan oleh KPK, membawa nama Indonesia lebih baik, bagus dan mendorong masuknya investasi ke Indonesia. OTT-OTT sebagai salah satu bukti kuat bahwa negeri ini terus berkomitmen lepas dari cengkraman para koruptor. Karena itu, sangat tepat ada berbagai kalangan menolak tegas pernyataan LBP tersebut, karena berpotensi menguntungkan bagi para (calon) pelaku koruptor. Untuk itu, saya menyarankan agar LBP segera menarik pernyataan tersebut dan tidak ada salahnya LBP minta maaf di ruang publik karena pernyataan tersebut sangat bertolakbelakang dengan pendidikan anti korupsi di tengah masyarakat.

Topik:

KPK OTT

Opini Sebelumnya

JAKI Ajukan Jadi Pihak ke 3 Intervensi untuk Menangkan Banding Indonesia Soal Hilirisasi Nikel di WTO

Opini Selanjutnya

Tujuh Tantangan Besar Indonesia 2023: Demokrasi Harus Diselamatkan

Opini Terkait

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

Babak Baru Kasus Suap PLTU-2 Cirebon Diusut KPK

4 jam yang lalu

Hukum
KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim (Foto: Istimewa)

KPK Jebloskan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim ke Balik Jeruji Besi

12 jam yang lalu

Hukum
Pesawat Garuda Indonesia (Foto: Istimewa)

KPK Ingatkan Risiko Korupsi Pembelian Pesawat Garuda Miliaran Dolar AS

12 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI/)

KPK Ultimatum Pihak Agen Travel yang Tak Kooperatif terkait Kasus Kuota Haji

14 jam yang lalu

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Massa Geruduk KPK: Tangkap dan Adili Jokowi!

15 jam yang lalu

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

15 jam yang lalu