Peta Baru China, Indonesia Tetap Kerja Sama IKN dengan RRC?

Oleh: Muslim Arbi/Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu PETA BARU China yang di rilis oleh rezim Xi Jinping setelah KTT BRICS: dalam pekan kesadaran nasional China, perlihatkan watak sesungguhnya Beijing. Nafsu ekspansionis China semakin nampak nyata. Dengan India akan tetap berkelahi, begitu juga dengan Taiwan dan Klaim Laut China Selatan. Meski India akan tetap mempertahan kan hubungan yang normal dengan Beijing. Tapi ketegangan perbatasan dengan India, Aruchanal Pradesh di Himalaya Timur dan Aksai Chin di India juga hubungan nya dengan Taiwan, dan Sengketa Laut China Selatan yang mengundang ketegangan Vietnam, Brunai, Philipina dan pasti Indoensia. Hingga hari ini. China tetap klaim laut Utara Natuna sebagai wilayah Laut China Selatan. China meski kalah di Pengadilan Internasional di Deen Haag, Belanda dibawah Hukum Batas Teritori Internasional dalam UNCLOS. Tetapi tetap ngotot akan wilayah perairan itu sebagai wilayah nya. Indonesia di bawah Rezim Jokowi jelang masa akhir jabatan nya. Mengikat Kerjasama di Chandu tanggal 28 Juli 2023, lalu dalam 8 poin kerjasama dan kerjasam bangun IKN. Ibu Kota Negara Baru. Dengan janji investasi Rp 175 Triliun. Dan kerjasama bangun IKN. Dan dengan rilis peta Baru China, terutama soal sengketa di Laut Utara Natuna. Akan membuat Indoensia akan di mangsa China di tahun - tahun mendatang. Rencana pembangunan IKN dengan porsi saham pembangunan 20% Indoensia dan 80% RRC. Di Ibu Kota Baru Negara yang di bangun itu sama saja dengan Indoensia mengundang China bangun Ibu Kota Negara untuk kepentingan China. Apalagi masa Konsesia nya 160 Tahun. Dengan ngotot nya China di Laut Utara Natuna sebagai Laut China Selatan. Dan dengan kerjasama bangun IKN - Jokowi buka jalan bagi China untuk kuasai Ibu Kota Negara di Daratan dan Akses Masuk masuk China melalui Laut China Selatan di Laut justru akan mudah bagi China untuk ekspansi wilayah nya. Jadi, dengan rili Peta Baru China ini Jokowi segera saja batalkan Perjanjian. kerjasama dengan China. Baik 8 poin perjanjian kerjasama maupun rencana bangun Ibu Kota Negara. Jika Jokowi tidak batalkan itu. Terutama rencana bangun IKN. Maka Jokowi dianggap jual negara, dan Tanah Air dan Kedaulatan ke China dengan harga murah. Dan untuk itu Jokowi akan di anggap sebagai musuh negara. Karena dianggap mengkhianati tanahair, Kedaulatan dan Kemerdekaan yang di perjuangan dengan sangat mahal Bangsa Indonesia. Disclaimer: Monitorindonesia.com tidak bertanggung-jawab atas kiriman artikel langsung dari pembaca dalam rubrikasi forum atau opini.