Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, DPR: Kaji Ulang Libur Panjang Imlek dan Idul Fitri

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 1 Februari 2021 20:45 WIB
Monitorindonesia.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa dengan hasil PPKM periode pertama pada 11-25 Januari 2021. Masih tingginya angka kasus covid-19 di sejumlah provinsi menandakan penegakan aturan itu belum efektif. Menanggapi presiden, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco pun meminta pemerintah mendeteksi dini hal-hal yang dapat memicu peningkatan penyebaran covid-19. Terutama saat libur panjang. "Bahwa akan ada libur panjang pada saat Imlek dan juga hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, kami mengimbau pemerintah untuk mewaspadai (lonjakan kasus covid-19)," ujar Dasco dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/2). Dasco menambahkan libur panjang beberapa waktu lalu telah mengakibatkan kelonjakan kasus covid-19 secara signifikan. Sehingga perlu ada formulasi baru penangan covid-19 dalam libur panjang ke depan. Lebih lanjut, permintaan Dasco ini menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut pemberlakuaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali tidak berjalan efektif. Program tersebut belum mampu mengurangi angka kasus covid-19. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa dengan hasil PPKM periode pertama pada 11-25 Januari 2021. Masih tingginya angka kasus covid-19 di sejumlah provinsi menandakan penegakan aturan itu belum efektif. "Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) tentang pendisiplinan melawan covid-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1). Menurut Jokowi, esensi dari PPKM ini adalah membatasi mobilitas masyarakat. Tetapi, implementasi kebijakan itu masih tidak tegas dan tidak konsisten. "Ini hanya masalah implementasi, sehingga saya minta betul-betul (jajaran) turun ke lapangan," tegas Jokowi. [prs]

Topik:

Jokowi libur idul fitri libur imlek ppkm tak efektif sufmi ahmad dasco