Amandemen Konstitusi Soal GBHN, Harus Memiliki Kehendak Kuat

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 19 Maret 2021 21:00 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid mengatakan perdebatan menempatkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam konstitusi atau pada aturan perundang-undangan, masih belum menemui kesepakatan. Dikatakan dia, di periode kepemimpinan 2014-2019, MPR RI telah bersepakat untuk mengamandemen terbatas, sayangnya gagal akibat adanya dua pandangan tersebut. “Apakah GBHN itu harus masuk pada konstitusi? Sehingga pertanyaannya kalau masuk konstitusi ini menjadi panduan, presiden bertanggung jawab kepada siapa? Kalau dulukan kepada MPR,” kata Jazilul berbicara dalam diskusi 4 Pilar MPR RI bertajuk "Urgensi Pembentukan Pokok Pokok Haluan Negara", di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (19/3/2021). Yang pada akhirnya, sambung Gus Jazil sapaan akrab Jazilul Fawaid, kedua mazhab (pandangan) inilah yang kemudian membuat proses tersebut tidak menemui titik kesepakatan. Artinya kehendaknya tidak satu, selama ini kendalanya tidak satu yang pasti akan tertunda-tunda terus. Oleh karena itu, kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, untuk merubah atau mengamandemen sebuah aturan perundang-undangan harus memiliki kehendak yang kuat. Seperti halnya, kehendak untuk melakukan pemilihan presiden secara langsung, tidak lagi melalui DPR RI. “Itu kehendak rakyat yang tercermin di undang-undang, yang sekarang ini rame-rame tentang tiga periode (misalnya), itu kehendak rakyat dan kalau mau bisa saja terjadi,” ujarnya seraya menyebutkan bahwa di dunia ini tidak ada yang permanen, semua itu masih bisa berubah, apalagi mengenai sebuah konstitusi. Bahkan, Koordinator Nasional Nusantara Mengaji ini menyebutkan, Al Qur’an sebagai kitab suci yang di turunkan langsung oleh Allah SWT mengalami perubahan dalam perjalannya. Ia mencontohkan, seperti yang terjadi dalam ayat Al Qur’an yang berbicara tentang khamar atau minuman keras. "Apalagi ini, konstitusi dan karena ini negara demokrasi kalau rakyat berkehendak maka bisa semuanya terjadi, asal itu mencerminkan kehendak rakyat dan dilakukan oleh para wakil rakyat yang memiliki kewenangan untuk merubah,” pungkasnya. (Ery)

Topik:

amandemen gbhn kehendak kuat

Berita Sebelumnya

Politik Tanpa Gagasan Lahirkan Selebrasi Miskin Substansi

Berita Selanjutnya

Indonesia Dilanda Beragam Masalah, Politisi Golkar Ingatkan Kembali ke Pembukaan UUD 1945