Pengamat Bilang Soal Menteri Beriniasial 'M' Bakal Dicopot, Terlalu Spekulatif

Reina Laura

Diperbarui 20 April 2021 13:14 WIB

Pengamat Bilang Soal Menteri Beriniasial 'M' Bakal Dicopot, Terlalu Spekulatif

Monitorindonesia.com - Sinyalemen yang disampaikan oleh elit Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), soal adanya menteri berinisial 'M' yang bakal diganti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika jadi reshuffle, hanya sekedar sensasi dan terlalu spekulatif yang kebenarannya masih diragukan. Pasalnya, jumlah menteri yang berinisial M cukup banyak di Kabinet Indonesia Maju ini. Tidak hanya Moeldoko, Muhadjir Effendi, M.Lutfi, dan Mahfud MD, tetapi ada yang lain seperti Muhammad Tito Karnavian dan Muhammad Basuki Hadimuljono. Demikian penilaian ini disampaikan pengamat politik Karyono Wibowo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/4/2021), terkait isu menteri berinisial 'M' yang akan diganti oleh Presiden Jokowi yang disampaikan elit PKB Lukman Hakim. Seperti diketahui, ditengah mencuatnya wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju jilid II, elit PKB Lukman Hakim membocorkan informasi nama anggota kabinet yang bakal kehilangan posisi. Lukman menyebut yang bersangkutan berinisial 'M'. Sebaliknya, Karyono yang juga Direktur Indonesian Public Institute (IPI) ini justru memperkirakan, beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri yang memiliki nama depan 'M' seperti Moeldoko, Mahfud MD, Muhammad Tito Karnavian, Muhammad Basuki Hadimuljono, masih dipertahankan dalam kabinetnnya Jokowi-Ma'ruf Amin ini. "Terlepas dari kontroversinya, tapi saya perkirakan, posisi mereka masih dibutuhkan Presiden Joko Widodo di pemerintahan. Untuk M Lutfi dan Muhadjir Effendi kemungkinan peluangnya fifty-fifty. Mungkin saja akan dilakukan pergeseran ke pos-pos lain," katanya menambahkan. Karyono mengatakan, langkah Presiden Jokowi membentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi dan meleburkan Kementerian Ristek (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mendorong wacana reshuffle kabinet tak terhindarkan, bahkan wacana ini di masyarakat cenderung liar. "Memang hal demikian tentu wajar dalam dinamika politik kontemporer. Langkah penggabungan dan pembentukan kementerian baru membuka celah pelbagai kekuatan politik dengan mengkapitalisasi momentum untuk mendorong reshuffle kabinet," ujarnya. Maka dalam kaitan ini, dalam pandangannya, mungkin saja presiden memang sudah memiliki agenda untuk melakukan reshuffle terbatas, atau tidak terbatas pada kementerian baru. Boleh jadi ada pergeseran posisi menteri dan atau ada sejumlah menteri yang terdepak diganti dengan orang baru. "Soal siapa yang akan menempati kementerian baru atau menteri yang bakal digeser ke posisi tertentu, tentu menjadi kewenangan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan," katanya. Dikatakan lagi, Presiden Jokowi tentu sudah memiliki pertimbangan dan skema jika akan melakukan reshuffle. Kendati demikian diharapkan, skema presiden dalam melakukan reshuffle atau menempatkan seseorang menempati kementerian yang baru bisa sejalan dengan harapan rakyat, yaitu menempatkan orang yang tepat, yang memiliki integritas, kapabilitas, kompetensi dan totalitas dalam mengemban amanah untuk kemajuan bangsa. "Menteri-menteri yang kinerjanya buruk yang harus dicopot atau jika ada menteri yang dinilai masih memiliki integritas tetapi tidak cocok di posisinya saat ini bisa digeser ke posisi yang sesuai dengan bidang keahliannya," imbuhnya. (Ery)

Topik:

Pengamat Bilang Soal Menteri Beriniasial 'M' Bakal Dicopot, Terlalu Spekulatif

Berita Sebelumnya

Timbulkan SARA, Azis Syamsuddin Minta Polri Segera Tangkap Pria Mengaku Nabi

Berita Selanjutnya

Soal Rencana Reshuffle, LaNyalla: Jangan Ada Kegaduhan

Berita Terkait

Terkait Korupsi Rita Widyasari, KPK Cari WNA India Sankalp Jaithalia

Pendapatan Transfer Anjlok, Pemprov Malut Waspada Fiskal

Usai Borgol 2 Bekas Pejabat BPN, Kejati Sumut Bidik Tersangka Baru Korupsi Aset PTPN I Citraland

Korupsi Aset PTPN I Citraland, Kejati Sumut Jebloskan 2 Bekas Pejabat BPN ke Sel Tahanan

Viral Isu Lelang Gunung Lawu, ESDM Buka Suara

Apakah Rp19 Miliar Itu Sudah Mengubah Nasib Nelayan Malut?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K