Memanas, PDIP Sindir Pemilu 2009, Demokrat Ungkap Buronan Harun Masiku

Aldiano Rifki

Diperbarui 25 Agustus 2021 11:00 WIB

Monitorindonesia.com - Saling serang antara antara petinggi partai banteng (PDI Perjuangan) dan partai mercy (Demokrat) kembali memanas. Kemarin, saat menggelar pertemuan dengan Gerindra, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir sejarah pada Pemilu 2009. Hasto bahkan menuding ada pihak yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pemilu 2009. Pihak itu, kata Hasto, melakukan manipulasi DPT, menggunakan aparat, juga menjadikan sejumlah penyelenggara Pemilu sebagai pengurus partai. Tak mau kalah, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kembali menyindir fenomena Pemilu 2019. Herzaky yakin apa yang diucapkan Hasto kemarin itu terjadi pada Pemilu 2019. "Mungkin Hasto salah ngomong atau salah baca teks. Maksudnya Pemilu 2019 kali, bukan 2009," ujar Herzaky, Rabu (25/8/2021). Herzaky mengatakan, bila menbahas demokrasi yang diduga halalkan segala cara dengan manipulasi DPT, demokrasi menjadikan Bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi menggunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu. "Serta bekerja sama dengan beberapa elemen KPU seperti yang dilakukan Harun Masiku kader PDIP yang masih buron sampai dengan saat ini," ucapnya. Herzaky pun mengungkit hubungan Hasto dengan buronan KPK Harun Masiku. Dia bahkan menantang Hasto bersumpah dengan kitab suci terkait hubungannya dengan Harun. Informasinya, Hasto juga kenal dengan Harun Masiku. "Mungkin perlu diklarifikasi oleh Hasto, kalau perlu sumpah pakai kitab suci. Ada hubungan atau pernah berurusan dengan Harun Masiku dan KPU apa tidak terkait Pileg atau Pilpres 2019 lalu?" tudingnya. Menurut Herzaky, demokrasi Indonesia hari ini terburuk dalam 14 tahun terakhir menurut penilaian lembaga internasional yang kredibel The Economist Intelligence Unit. Demokrasi Indonesia juga sedang jeblok-jebloknya menurut Freedom House atau tersungkur ke kategori negara partly free. Padahal sebelumnya selama bertahun-tahun, hampir sepanjang kepemimpinan SBY dan Partai Demokrat, Indonesia selalu masuk dalam kategori tertinggi, yaitu negara free. Ia mengklaim hal itu karya besar SBY dan Partai Demokrat. Dia juga mempertanyakan rusaknya alam demokrasi dalam tujuh tahun terakhir. Seharusnya, lanjut Herzaky, Hasto dan konco-konconya fokus bantu Presiden Joko Widodo untuk benahi demokrasi Indonesia yang sedang nyungsep parah selama tujuh tahun terakhir. Herzaky lalu menyinggung kasus korupsi bansos yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara yang juga kader PDIP. Menurutnya, Hasto harus bercermin dari perkataannya. "Kalau bahas-bahas bansos, kita juga sama-sama mengetahui, maling bansos saat ini yang baru saja mendapat vonis ringan, mantan menteri sosial, bernama Juliari, kader utama PDIP. Lagi pandemi, rakyat lagi susah banget, ini temannya Hasto malah korupsi bantuan sosial buat rakyat kecil," ucapnya. "Jadi, saran kami, kalau baca teks, atau memberikan statemen, jangan sampai salah tahun. Nanti faktanya terbolak-balik lagi," tambahnya. Demokrat meminta kepada para elit politik terutama parpol pendukung pemerintah sebaiknya fokus bantu rakyat yang sedang kesusahan. Bukan malah kegaduhan yang tak perlu apalagi bicara belepotan sampai salah sebut tahun.[man]

Topik:

Demokrat PDIP

Memanas, PDIP Sindir Pemilu 2009, Demokrat Ungkap Buronan Harun Masiku

Berita Sebelumnya

Mahfuz Sidik Desak Komunitas Internasional Bantu Taliban

Berita Selanjutnya

Jokowi Dukung Prabowo di Pilpres 2024?

Berita Terkait

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro

Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, Harta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Minus Rp2 Juta

Mabuk Sambil Berkendara, Anggota DPRD Gorontalo Ngoceh Mau Rampok Uang Negara

Kata Menkeu Purbaya Rakyat Sejahtera dalam 10 Bulan Pemerintahan Prabowo, Anak Buah Megawati: Aku yang Gila atau Dia yang Agak Laen?

PDIP akan Beri Sikap terhadap Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

HUT RI ke-80, Megawati Jadi Inspektur Upacara di Lenteng Agung Jakarta Selatan

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K