Jika Bahas Masa Jabatan Presiden, Partai Demokrat Siap Gagalkan Amandemen

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 30 Agustus 2021 17:32 WIB
Monitorindonesia.com - Wacana menambah masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode melalui perubahan (Amendemen) terbatas Undang-Undang Dasar Negara Rapublik Indonesia (UUD NRI) 1945, sungguh melukai perasaan hati rakyat. Bahkan wacana itu diklaim bertentangan dengan tujuan dan perjalanan reformasi. Hal itu disampaikan Anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid saat menjadi narasumber diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema "Refleksi 76 Tahun MPR Sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat," di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021). "Kami Partai Demokrat bersama rakyat, siap menentang perpanjangan masa jabatan presiden. Karena memang rakyat tidak menghendaki," tegas Anwar seraya memastikan kalau dirinya siap menggagalkan wacana masa jabatan presiden untuk tiga periode dalam amendemen UUD 1945. Anwar mengingatkan kalau bangsa ini telah banyak mengorbankan nyawa mahasiswa dalam suasan reformasi hanya untuk memperjuangkan masa jabatan presiden selama dua periode. "Masak kita mau kembali membuka luka lama," ujarnya. Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah ini memprediksi rakyat dimana-mana akan marah terkait penambahan masa jabatan presiden. "Makanya, Partai Demokrat siap berkoalisi dengan rakyat guna merespon perkembangan wacana tersebut," tegas Anwar Hafid. (Ery)

Topik:

presiden masa jabatan

Berita Sebelumnya

Puan Maharani Tegaskan, Kondisi Pandemi Tak Menyurutkan Semangat Kerja DPR RI

Berita Selanjutnya

PDIP Sebut 7 Fraksi Penolak Interpelasi Merendahkan Martabat

Berita Terkait

Ekonomi
Poin RUU P2SK: Presiden Bisa Pecat Pejabat BI, OJK, dan LPS (Foto: Ist)

RUU P2SK: Presiden Bisa Copot Pejabat BI, OJK dan LPS

2 Oktober 2025 21:53 WIB

Ekonomi
Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif (Foto: Dok MI)

Presiden Didorong Terbitkan State Guarentee untuk Perbaikan Ekonomi

21 Maret 2025 03:56 WIB

Ragam
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Presiden "Ndasmu" Lakukan Evaluasi untuk Bisa Bertahan sampai 2029

19 Maret 2025 14:26 WIB

Hukum
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi (Foto: Istimewa)

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Penyaluran Dana BLBI 1998 Ancam Kredibilitas Bank Sentral, Presiden dan DPR Jangan Berdiam Diri!

21 Januari 2025 11:31 WIB