Sukamta: Penanggungjawab Menjaga Kedaulatan Laut Natuna Utara Harus Diperjelas

Nicolas

Diperbarui 22 November 2021 14:16 WIB

Monitorindonesia.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah memperjelas siapa penanggungjawab dan berperan menjaga kedaulatan Laut Natuna Utara. Kapal-kapal asal China dalam beberapa bulan terakhir semakin sering masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Jenis kapalnya beragam, mulai dari kapal nelayan, kapal riset, kapal penjaga pantai bahkan kapal perang Tiongkok. Ànggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu menyebutkan bahwa aspirasi rakyat terkait kedaulatan negara khususnya di laut Natuna Utara yang masuk Indonesia supaya ditegakkan. Menurut Sukamta, aspirasi rakyat yang diserap ketika berkunjung ke daerah pemilihan dan berbagai jalur aspirasi partai menginginkan pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin menjaga kedaulatan NKRI khususnya di Laut Natuna Utara. Menurut Sukamta, rakyat Indonesia geram dan merasa aneh terhadap sikap pemerintah Indonesia yang santai dalam menghadapi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal milik China di wilayah Laut Natuna Utara Indonesia. "Rakyat ingin kedaulatan NKRI ditegakan dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Dijaga harkat dan martabat Indonesia. Bahkan jika perlu nelayan-nelayan Indonesia siap ditugaskan di garda depan wilayah Indonesia tersebut. Rakyat merasa malu direndahkan oleh pemimpin negara tetangga yang menyebutkan Indonesia lemah dalam menghadapi Tiongkok di Laut Natuna Utara," ujar Sukamta, Senin (22/11/2021). Menindaklanjuti aspirasi rakyat tersebut, Sukamta kemudian memberikan rekomendasi beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga Indonesia. Pertama, perjelas rencana strategis dalam menjaga kedaulatan di Laut Natura utara (LNU) dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, perjelas tugas dan siapa penanggung jawab utama menjaga kedaulatan di LNU. .Selama ini Bakamla dengan TNI dan instansi pemerintah lainnya seperti bekerja sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi dengan jelas. "Bakamla minta kapal patroli, tapi di sisi lain TNI AL punya kapal tapi kekurangan bahan bakar untuk terus berlayar. Ini sesuatu yang aneh. Jangan semua ingin mengambil peran tapi perannya tidak maksimal. Menjaga kedaulatan di Natuna Utara seharusnya dikoordinasikan siapa penanggungjawabnya, apa tugas dan di bagi perannya dengan instansi lainnya sesuai tupoksi," katanya. Doktor lulusan Inggris ini juga mengingatkan masih ada pihak lain yang bisa ikut terlibat langsung di laut seperti BRIN dalam hal penelitian, kementrian ESDM, serta Kementrian Kelautan dan Perikanan. Ketiga, mengoptimalkan sekaligus mensejahterakan nelayan Indonesia khususnya nelayan Natuna. Nelayan Natuna bisa dioptimalkan sebagai bagian dari pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan negara. Dikatakan Sukamta, strategi pemerintah bisa dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah kapal penangkap ikan, mendorong nelayan menjadi informan ketika melihat kapal-kapal asing di ZEE Indonesia. Sekaligus mendukung nelayan Natuna pemerintah harua mengoptimalkan ekosistem pendukung hasil tangkapan di LNU dan sekitarnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Natuna, jumlah kapal penangkap ikan saat ini total terdapat 4.213 perahu penangkap ikan yang beroperasi di perairan Natuna. Jumlah ini terdiri dari 1.133 perahu tanpa motor, 159 perahu motor tempel, dan 2.921 kapal motor. Jumlah kapal masih kecil dibandingkan jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2019 menurut data BPS Provinsi Kepri baru mencapai 87.248,25 ton. Padahal berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, perairan Natuna dengan 80% lestari memiliki potensi ikan pelagis mencapai 327.976 ton, ikan demersal 159.700 ton, cumi-cumi 23.499 ton, rajungan 9.711 ton, kepiting 2.318 ton, dan lobster 1.421 ton per tahun. "Jumlah ini masih jauh dari potensi pemanfaatan secara optimal," tandas politisi asal Yogjakarta itu.[Lin]

Topik:

PKS Sukamta DPR RI Laut Natuna Utara Natuna

Sukamta: Penanggungjawab Menjaga Kedaulatan Laut Natuna Utara Harus Diperjelas

Berita Sebelumnya

Penangkapan Anggota Fatwa MUI oleh Densus, Begini Kata Mantan Kepala BNPT

Berita Selanjutnya

Partisipasi Masyakarat Minim dalam Pembentukan UU di DPR

Berita Terkait

MKD Gelar Sidang Etik Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio pada Pekan Depan

DPR Desak Pemerintah Ungkap Transparansi Utang Kereta Cepat Whoosh

Lalu Hadrian Irfani Usul Konsep “Kitchen School” untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T

Ratna Juwita Desak Pemerintah Pastikan Kesiapan Produksi Etanol Sebelum Terapkan E10

Perdamaian Palestina-Israel Disepakati, DPR RI: Bersyukur tapi Waspada Perdamaian Semu

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K