Sudah Kantongi EUA dari BPOM, Komisi IX DPR Imbau Pemerintah Gunakan Vaksin Produksi Dalam Negeri
Adelio Pratama
Diperbarui
23 November 2021 13:55 WIB
Monitorindonesia.com - Vaksin produksi dalam negeri yang telah mendapatkan EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), diimbau Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay agar segera digunakan pemerintah.
"Kemarin ada RDP soal vaksin ini di DPR. Ada Dirjen P2P, Dirjen Farmalkes, IDAI, ITAGI, dan HOGI. Pembahasannya seputar vaksinasi rutin yang selama ini dilaksanakan. Saat pendalaman kami juga menanyakan progres vaksin produksi dalam negeri. Saya dengar ada vaksin produksi dalam negeri yang telah mendapatkan EUA dari BPOM," kata Daulay kepada wartawan, Selasa (23/11/2021).
Kalau sudah mendapatkan EUA dari BPOM, imbuh dia, berarti vaksin tersebut telah melewati seluruh tahapan riset yang ketat. “Termasuk sejumlah uji klinis yang dipersyaratkan. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan," tambahnya.
Alasan pentingnya penggunaan vaksin produk lokal yang sudah lolos dari BPOM, pertama agar Indonesia benar-benar berdaulat dalam hal pemenuhan kebutuhan vaksin Covid-19. Sejauh ini, Indonesia telah banyak menghabiskan anggaran untuk membeli vaksin dari negara lain.
"Kalau pakai produk lokal, anggaran yang besar itu tidak lari ke luar negeri," ucapnya.
Kedua, kebutuhan vaksin dalam negeri sangat besar mengingat rencana pemerintah memberikan booster awal 2022. Menurut penjelasan Kemenkes masih dibutuhkan ratusan juta dosis vaksin.
"Kebutuhan vaksin akan berlanjut sebab efektivitasnya hanya 6 bulan. Setelah itu dibutuhkan suntikan dosis baru. Kalau terus berlanjut, akan sangat berat jika kita terus berharap dari negara lain," kata Saleh.
Ketiga, masyarakat kelihatannya lebih antusias memakai vaksin produk dalam negeri. Selain kecintaan pada produk dalam negeri, mereka juga lebih percaya pada khasiatnya.
"Ada banyak orang yang bilang ke saya kalau mereka lebih percaya vaksin buatan Indonesia. Saya kira ini wajar. Sebab, selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara produsen vaksin terbesar di dunia. Kita bahkan telah mengekspor vaksin ke 140 negara. Saatnya kita memproduksi vaksin Covid-19 sendiri. Di awal-awal ini, digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Kalau nanti kita sanggup memproduksi lebih besar, tidak tertutup kemungkinan untuk dieskpor juga," jelasnya.
Keempat, Presiden Jokowi selama ini selalu mendukung pemakaian produk dalam negeri. Termasuk vaksin. Tidak hanya sekadar imbauan, pemerintah juga menyediakan anggaran yang tidak sedikit untuk riset dan pengembangan produk lokal.
"Presiden sangat berpihak pada penggunaan komoditas dalam negeri. Karena itu, semua jajaran pemerintahan harus mendukung keberpihakan tersebut. Kalau selama ini kita masih memakai vaksin luar, itu karena kedaruratan saja. Kalau sudah bisa produksi sendiri, tentu lebih baik memakai produk sendiri," tutupnya.
Berita Sebelumnya
Berita Terkait
Ekonomi
PHK Pekerja Industri Tekstil Semakin Mengkhawatirkan, Komisi IX Tekankan Mesti Ada Solusi
24 Juli 2024 21:23 WIB
Nasional
Hasil Uji BPOM Roti Aoka-Okko yang Diduga Mengandung Pengawet Berbahaya
24 Juli 2024 08:54 WIB
Kesehatan
Diduga Ada Dorongan Asuransi Swasta, Komisi IX Tolak Penerapan Satu Tarif BPJS Kesehatan KRIS
12 Juli 2024 12:05 WIB
Kesehatan
Harga Obat-obatan dalam Negeri Mahal, Komisi IX DPR Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini
6 Juli 2024 16:05 WIB
Ekonomi
Komisi IX DPR: Selesaikan Dulu Carut-marut BPJS Kesehatan, Baru Terapkan KRIS!
6 Juni 2024 16:44 WIB